PEKANBARU, GORIAU.COM - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Riau diminta melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah dan Legislator Pusat. Terutama lembaga dan komisi yang membidanginya untuk pandai melobi.

Ditambah Disparekraf Riau mulai menjadi tumpuan untuk pengembangan destinasi wisata yang berpotensi untuk 'dijual' dan dinasionalkan. Koordinasi yang paling utama dilakukan dengan Komisi X DPR RI yang memang membidangi pariwisata.

"Hampir 60 juta wisatawan melakukan kunjungan ke Asia Tenggara setiap tahunnya. Namun lebih banyak mampir di Malaysia, Singapura dan Thailand. Kesempatan ini harus diambil," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman akhir pekan lalu, di Pekanbaru.

Indonesia sejauh ini baru mengandalkan Bali. Turis baik di Asia Tenggara maupun dari benua-benua lainnya lebih banyak menghabiskan waktu di Bali jika ke Indonesia. Sementara potensi-potensi itu juga tidak kalah dengan yang dimiliki Riau.

"Jadi semua instansi terkait harus melakukan koordinasi intens dengan pusat untuk pelaksanaan dan pengembangan program-program. Seperti pariwisata, pemuda dan olahraga bisa ke Komisi X DPR RI," lanjut Andi Rachman.

Disparekraf Riau sudah mulai menggaungkan destinasi-destinasi wisata yang dinilai berpotensi untuk 'dijual' dan dinasionalkan. "Kita terus melakukan koordinasi dengan pusat. Program dan konsep pengembangan wisata juga sudah beberapa kali sampaikan di pusat," ujar Kadisparekraf Riau, Fahmizal Usman.

Riau memiliki potensi wisata baik yang akan maupun yang sudah dinasionalkan. Seperti wisata Ombak Bono (Pelalawan), Pacu Jalur (Kuansing), Candi Muara Takus (Kampar), Bakar Tongkang (Rohil), Tradisi 'Balimau Kasai', 20 air terjun yang tersebut di seluruh kabupaten di Riau dan banyak lainnya.***