SELATPANJANG – Puluhan kepala sekolah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sempat dibuat resah setelah beredar surat elektronik yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dokumen tersebut diduga kuat merupakan upaya penipuan yang menyasar para pimpinan sekolah dengan dalih mutasi jabatan.

Surat bernomor 800.1.2/37/BKPSDM/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 itu memuat pemberitahuan terkait rencana mutasi dan penataan aparatur di bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di dalamnya tercantum permintaan agar pihak sekolah segera melakukan koordinasi.

Namun, di balik redaksi formal tersebut, pelaku diduga menyelipkan modus untuk meraup keuntungan. Sejumlah kepala sekolah dikabarkan menerima informasi lanjutan, bahkan dihubungi langsung melalui telepon, dengan pemberitahuan bahwa mereka akan dimutasi dan diminta menyiapkan dana sebesar Rp5 juta untuk alasan pengurusan administrasi.

Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, M.Pd, menegaskan bahwa surat tersebut bukan produk resmi instansinya dan dipastikan palsu. Ia menyebutkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi dan mengumumkan secara terbuka melalui akun Instagram resmi BKPSDM agar masyarakat, khususnya para kepala sekolah, tidak mudah percaya.

Menurutnya, tidak hanya surat elektronik yang beredar, ada pula oknum yang berani menghubungi kepala sekolah secara langsung untuk meyakinkan korban. Namun, pihaknya sudah menyampaikan secara tegas bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Bakharuddin menekankan bahwa setiap kebijakan mutasi, penataan jabatan, maupun urusan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah sama sekali tidak pernah dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Ia mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar selalu berhati-hati terhadap segala bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Ia juga menjelaskan, mekanisme penyampaian informasi resmi dari BKPSDM memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur. Surat atau pemberitahuan resmi biasanya dikirim melalui jalur kedinasan, disampaikan langsung, atau diteruskan melalui grup WhatsApp resmi kasubbag umum.

"Kalau ada surat atau pesan yang meminta uang dan mengatasnamakan instansi pemerintah, jangan langsung dipercaya. Segera lakukan konfirmasi melalui saluran resmi BKPSDM atau Dinas Pendidikan," tegas Bakharuddin, Selasa (3/3/2026).

Beruntung, hingga saat ini belum ada kepala sekolah yang dilaporkan mentransfer uang kepada pelaku. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pun mengimbau seluruh aparatur pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan jika menerima pesan, telepon, maupun surat serupa. ***