PEKANBARU – Harga ayam potong di sejumlah pasar di Pekanbaru melonjak hingga sekitar Rp40 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga komoditas itu berada di kisaran Rp25 ribu per kilogram. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi meminta pemerintah tidak berhenti pada pemantauan harga, melainkan menelusuri penyebab kenaikan dari peternak hingga pedagang.

Kenaikan harga itu mulai dirasakan pedagang yang menerima pasokan lebih sedikit. Mereka terpaksa mengurangi pembelian karena harga dari pemasok terus meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menekan pedagang kecil dan pelaku UMKM yang menggunakan ayam sebagai bahan utama dagangan.

“Kita jangan hanya melihat harga di pasar. Kita harus tahu kenapa harga bisa naik, apakah persoalannya produksi, pasokan, distribusi, atau ada mata rantai perdagangan yang membuat harga semakin tinggi,” kata Zulkardi kepada GoRiau.com pada Kamis 20 Agustus 2026.

Menurut Zulkardi, pemerintah perlu memeriksa seluruh rantai pasok ayam, mulai dari peternak, perusahaan atau produsen, distributor, vendor, hingga pedagang pasar. Pemeriksaan itu diperlukan untuk menemukan titik yang menyebabkan harga meningkat paling besar.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pekanbaru yang mulai memanggil pelaku usaha dari sektor produksi hingga pemasok. Namun, pertemuan tersebut harus menghasilkan langkah konkret, terutama jika ditemukan persoalan pada pasokan atau distribusi.

“Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya rapat, tetapi solusi nyata. Pemerintah harus hadir memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga tidak membebani masyarakat,” ujar dia.

Zulkardi meminta pemerintah memastikan pasokan ayam ke pasar kembali normal. Pemerintah juga perlu membuka struktur harga dari tingkat peternak hingga pedagang agar kenaikan harga pada setiap mata rantai dapat diketahui.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memperkuat kerja sama dengan peternak lokal dan daerah pemasok. Pekanbaru harus memiliki alternatif sumber pasokan agar kenaikan harga tidak terjadi ketika pasokan dari daerah tertentu terganggu.

Pengawasan distribusi juga dinilai penting. Pemerintah diminta memastikan tidak terjadi penahanan pasokan atau praktik perdagangan yang dapat mendorong harga ayam semakin tinggi di pasar.

“DPRD mendorong solusi, bukan sekadar rapat,” kata Zulkardi.

Jika kenaikan harga disebabkan biaya produksi yang meningkat, pemerintah diminta mencari skema yang dapat membantu peternak. Bantuan tersebut, kata Zulkardi, jangan sampai justru menambah beban harga di tingkat konsumen.

“Kita ingin harga ayam kembali normal. Pedagang bisa berjualan dengan margin yang wajar, UMKM tidak terbebani, dan masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan protein dengan harga yang terjangkau,” ujar Zulkardi. ***