BENGKALIS, GORIAU.COM - Meski mendapat penilaian kinerja yang baik oleh Bupati Bengkalis, namun tidak dengan masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis justru menjadi lembaha superbody yang bekerja untuk kepentingan penguasa.

Penilaian ini disampaikan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bengkalis, M Fachrorozi Agam, kepada wartawan, Rabu (5/9/2012). Menurutnya, ULP tak ubahnya seperti lembaga superbody yang tak tersentuh karena ada kesan dimanjakan penguasa.

''Dibalik pembentukan ULP ini, kami melihat ada kesan lembaga sengaja disiapkan untuk tidak melakukan kesalahan, serta sebagai sarana mengakomodir kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan jatah kue kue APBD,'' tambahnya.

Dijelaskan, pada awal pembentukan ULP, kepala daerah mengatakan bahwa ada tiga tahap dalam proses pelelangan pada tahun 2012. Tahap pertama April-Mei, tahap II Mei-Juni dan tahap III Juni-Juli. Akhir Juli seluruh proses lelang di ULP tuntas 100 persen.

Anehnya, pada akhir Agustus, melalui media massa, Bupati mengekspose bahwa kinerja ULP cukup baik dan perlu dipertahankan. Padahal realisasi pelelangan proyek, termasuk yang sudah diumumkan pemenangnya belum mencapai 30 persen dari tiga ribuan paket kegiatan diseluruh SKPD.

''Target tidak tercapai, tapi tetap dipuji. Memang ada SKPD yang terlalu lama menyerahkan dokumen lelang ke ULP sehingga menjadi kendala, dan itu jelas ada kesalahan komunikasi antar stakeholder,'' sambung Agam.

Sementara itu, Koordinator Pengawas ULP, H Ariyanto ketika dikonfirmasi soal kinerja ULP membantah keras tudingan tersebut. Ia menyebutkan, memang ada target yang dipasang ke ULP, tetapi sejauh ini proses lelang masih terus berjalan dan sudah dilakukan pembenahan secara maksimal.

''Target ULP sampai akhir Juli lalu tercapai. Dan tidak semudah itu menilai karena ULP sendiri baru terbentuk tahun ini, dan soal tenggat waktu itu juga bukan harga mati dalam proses pelelangan,'' jelas Ariyanto meluruskan tudingan terhadap ULP.

Asisten II Setdakab ini juga menyebut dirinya selaku korwas akan lebih meningkatkan pengawasan serta koordinasi dengan personil di ULP. Selanjutnya komunikasi antara ULP dengan SKPD-SKPD akan ditingkatkan, karena ini adalah tahun awal ULP dibentuk sekaligus sebagai pembelajaran.(jfk)