JAKARTA - Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menuding Partai Nasdem memaksa bakal calon presiden Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, Partai Demokrat merasa dipaksa menerima keputusan sepihak Partai Nasdem tersebut.

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Rifky, melalui keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Dituturkan Rifky, Partai Demokrat mendapatkan informasi itu dari Sudirman Said sebagai wakil Anies, pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Rifky mengatakan, dalam informasi itu disampaikan Anies menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," ujar Rifky.

Rifky mengungkapkan, Anies sebelumnya sudah beberapa kali menjanjikan akan segera mendeklarasikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres. Bahkan, kata Rifky, keputusan itu sudah disampaikan kepada Partai Nasdem sebagai pihak pertama yang mengusung Anies, Partai Demokrat, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akan tetapi, kata Rifky, upaya deklarasi itu beberapa kali gagal terlaksana.***