PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan langkah terukur untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki 2026, Pemprov Riau akan membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan (TOP) sebagai instrumen khusus untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan bahwa tim tersebut akan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Pembentukan TOP menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menata kembali strategi pengelolaan pendapatan secara lebih terarah dan kolaboratif.

“PAD kita beberapa waktu terakhir menunjukkan tren menurun. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari formula yang tepat agar pada 2026 pendapatan bisa kembali meningkat,” ujarnya saat Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Provinsi Riau, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, Tim Optimalisasi Pendapatan akan melibatkan berbagai unsur lintas sektor dan organisasi perangkat daerah strategis. Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan instansi perpajakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian Republik Indonesia, serta lembaga terkait lainnya.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih efektif. Pemerintah daerah menilai, optimalisasi PAD membutuhkan sinergi kuat antarinstansi agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.

SF Hariyanto menegaskan, strategi peningkatan PAD tidak hanya berfokus pada sektor pajak yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan daerah. Pemprov Riau juga akan memetakan potensi sektor lain yang belum tergarap optimal dan memiliki peluang memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.

“Selain mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada, kita juga harus jeli melihat peluang dari sektor-sektor baru yang selama ini belum dimaksimalkan,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Partisipasi publik dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Tanpa dukungan masyarakat, upaya peningkatan PAD tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah berharap adanya kesadaran dan partisipasi bersama demi kemajuan Riau,” pungkasnya. ***