JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan China menyepakati pembengkakan cost overrun atau biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp18,02 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, angka fantastis tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan pembengkakan sebesar Rp18,02 triliun, maka total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu menjadi 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp108,14 triliun.

Pembengkakan ini sudah jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawararan proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.

Proyek KCJB sudah menuai kritik sejak perencanaan. Investasinya dinilai kelewat mahal dengan rute terlalu pendek, ini pula yang jadi alasan banyak negara di dunia enggan mengembangkan kereta peluru.

Negara tetangga terdekat Indonesia, Singapura-Malaysia juga membatalkan proyek kereta cepat mereka meski konstruksinya sudah terlanjur dibangun sebagian. Alasannya, biaya yang harus dikeluarkan dianggap memboroskan anggaran negara.

Dana Rp108,14 triliun untuk pembangunan kereta cepat dengan lintasan sepanjang hanya 142,3 kilometer yang menghubungkan Halim dengan Gedebage itu setara dengan biaya investasi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 1.081 kilometer.

Dengan asumsi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera membutuhkan dana Rp100 miliar per kilometernya. Sebagai informasi saja, pembangunan tol di Sumatera berkisar antara Rp90 miliar sampai Rp110 miliar. Investasi itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan.

Dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menjelaskan, untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.900 kilometer, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Kalau dihitung-hitung biayanya per kilometer Rp 90 miliar-Rp 110 miliar. Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali," kata Jokowi. Tol Trans Sumatera sendiri menghubungkan Lampung di ujung Timur Andalas dan Aceh yang berada di paling Barat Indonesia. Keduanya terpaut jarak sekitar 2.000 kilometer.

China tawarkan tanpa APBN

Terlepas dari siapa pun yang menggarap, baik China maupun Jepang, pemerintah Indonesia pada awalnya menegaskan tidak akan menerima tawaran apa pun soal proyek kereta cepat apabila masih menggunakan uang negara.

Belakangan, pemerintahan Presiden Jokowi mantap memilih China. Ini lantaran negara komunis tersebut menawarkan pembiayaan kereta cepat tanpa APBN sepeser pun, plus tak ada jaminan dari pemerintah.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada 3 September 2015.

Menteri Perhubungan 2014-2016, Iganasius Jonan, juga menegaskan pernyataan Jokowi. Di mana pemerintah menolak semua tawaran, baik dari China maupun Jepang, apabila mengggunakan uang negara.

"Intinya proyek ini (kereta cepat Jakarta-Bandung) menjadi B to B tidak memakai APBN. Kalau B to B diserahkan ke BUMN atau swasta. Jadi kalau mau melanjutkan silahkan membuat bisnis sendiri, mau Jepang atau Tiongkok,” kata Jonan kala itu.***