TELUKKUANTAN – Bendahara DPC PDIP Kuantan Singingi (Kuansing), Riau Karyono membongkar rekam jejak Sunarto Masyudi. Sunarto merupakan kader PDIP yang mengkritisi kepemimpinan H Halim dengan membandingkan dengan era Arlimus.

"Statemen Sunarto Masyudi menggelitik. Kalau merasa jadi pengurus DPC, harus ngaca dulu sebelum semakin ditertawakan orang lain," kata politisi yang akrab disapa Cak Kar ini, Ahad (7/9/2025) siang di Telukkuantan.

Cak Kar mempertanyakan keberadaan Sunarto Masyudi yang tidak pernah aktif dan hadir dalam kegiatan partai. Bahkan, kata Cak Kar, Sunarto main serong dengan calon lain saat Pilkada 2024, tidak tegak lurus dengan instruksi partai. Sunarto mendukung pasangan Adam - Sutoyo, bukan Halim - Sardiyono.

"Jangan ajarkan kita bicara disiplin dan bicara aturan tegak lurus, perbaiki dulu sikap, komitmen, dedikasi dan perjuangan personalnya sebagai pengurus partai," kata Cak Kar.

Cak Kar juga menyatakan bahwa Sunarto Masyudi orang yang tidak tahu terima kasih dan balas budi. Sunarto pernah memohon-mohon kepada Cak Kar supaya anaknya dibantu untuk lulus sebagai Panwascam di Kampar.

"Sudah kita tolong, lolos anaknya, bukannya terima kasih justru sebaliknya menghindar tak tahu balas budi," kata Cak Kar.

Cak Kar meminta Sunarto Masyudi tidak membanding-bandingkan kepengurusan DPC, karena estafet dan kesinambungan kepemimpinan terus dijaga.

"Hubungan silaturahmi dan komunikasi kami sangat lancar dengan Pak Arlimus, jadi Sunarto jangan bentur-benturkan ke statemen yang tidak pada tempat dan waktunya," kata Cak Kar.

Cak Kar kembali menyatakan kondisi PDIP Kuansing diawut-awut oleh DPD PDIP Riau dengan cara mengusulkan Plt secara sepihak. Dia menilai, langkah itu dilakukan agar Halim tidak lagi memimpin DPC PDIP Kuansing jelang Konferda.

"Ini soal pemetaan politik, apalagi mendekati time schedule soal rekomendasi usulan masing-masing DPC untuk calon ketua DPD dan suksesi Konferda yang sebentar lagi dilaksanakan," kata Cak Kar.

Dia menilai, proses penunjukkan Plt salah dan DPP tidak mengetahui fakta dan kondisi faktual di lapangan. Apalagi, lanjut Cak Kar, pengusulan SK Plt dilakukan jelang Kongres VI PDIP di Bali. Sehingga, DPP tidak cukup waktu untuk melakukan verifikasi, koordinasi dan komunikasi dengan DPC PDIP Kuansing.

Karena itu, Cak Kar meminta agar DPP meninjau ulang SK Plt tersebut. Keinginan itu telah disampaikan secara langsung kepada DPP saat dipanggil pada 29 Agustus 2025. Saat itu, Halim bersama Cak Kar dan Eni Lesmanetti dipanggil untuk klarifikasi kondisi DPC PDIP Kuansing.

"Kami minta tinjau ulang karena tidak sesuai dengan aspirasi dan aturan secara normal dalam organisasi," kata Cak Kar.

Selain itu, Cak Kar juga mempertanyakan keputusan partai terkait perselisihan internal antara H Juniwarti Halim dan Dodi Nofeldi SPBU yang sampai saat ini belum putus. Dikatakan Cak Kar, Dodi SPBU sangat jelas melakukan pelanggaran etik dan disiplin partai karena mendukung Prabowo - Gibran, bukan Ganjar - Mahfud pada Pilpres 2024.***