JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengumumkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp6,039 triliun, naik Rp1,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini diarahkan untuk mempercepat agenda pembangunan kehutanan sekaligus menjawab tantangan krisis iklim dan konflik pengelolaan lahan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut prioritas utama tahun depan adalah perlindungan hutan, rehabilitasi kawasan rusak, serta pengendalian kebakaran hutan. “Hutan adalah paru-paru dunia sekaligus pengatur tata air, maka pemulihan dan penjagaannya menjadi fokus utama,” ujarnya, Minggu (7/9/2025). 

Selain itu, Kemenhut juga akan memperkuat keadilan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, diiringi dengan penertiban izin. Pemanfaatan hutan tahun depan juga diproyeksikan menopang ketahanan pangan dan energi melalui agroforestry, multiusaha kehutanan, serta hilirisasi produk hutan.

Pemerintah juga menyiapkan implementasi One Map Policy untuk menekan konflik lahan serta digitalisasi layanan kehutanan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola. 

Dengan pagu anggaran ini, Kemenhut menargetkan mendorong investasi hingga Rp21 triliun, membuka lebih dari 400 ribu lapangan kerja, dan menekan emisi gas rumah kaca hingga 15 persen dari sektor kehutanan. 

Tambahan anggaran sebesar Rp1,105 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai Rp628,8 miliar dan belanja nonoperasional Rp477,1 miliar. Dana tersebut akan menopang sejumlah program prioritas, mulai dari agroforestry (Perpres 12/2025), penertiban kawasan hutan dan pemulihan ekosistem (Perpres 5/2025), rehabilitasi hutan, hingga pendidikan SMK Kehutanan Negeri.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 akan segera diajukan ke Badan Anggaran DPR RI. Sementara Komisi IV DPR RI mengingatkan agar seluruh program berorientasi pada kelestarian, perlindungan hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. ***