PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersiap mengumpulkan seluruh kepala desa dalam sebuah rapat koordinasi (rakor) skala besar pada pertengahan September mendatang. Langkah strategis ini diambil untuk mengunci komitmen dari tingkat pemerintahan paling bawah guna mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang kerap memicu bencana kabut asap.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto memastikan agenda tersebut menjadi evaluasi menyeluruh sekaligus penguatan barisan pertahanan daerah. Saat ini, kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah tersebut dilaporkan sudah berhasil dikendalikan dengan baik.

"Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/08/2026).

Perluas Deklarasi Penanganan Berbasis Desa

Pencegahan karhutla dinilai mustahil tanpa pelibatan perangkat desa yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Desa memiliki posisi strategis untuk mengawasi secara ketat dan melakukan sosialisasi bahaya pembakaran lahan secara langsung.

Sebelumnya, Pemprov bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah lebih dulu menyepakati maklumat penanggulangan karhutla. Melalui rakor mendatang, kesepakatan tersebut akan diperluas daya ikatnya.

"Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa atau bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani," jelasnya.

Ancaman Sanksi dan Kerugian Lintas Negara

Fokus utama dari deklarasi bersama tersebut bukan sekadar imbauan normatif, melainkan larangan keras dan penegakan hukum. Masyarakat yang masih nekat membuka lahan pertanian maupun perkebunan menggunakan api akan dihadapkan pada konsekuensi hukum.

"Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," ungkapnya.

Kerugian imbas dari karhutla jauh melebihi efisiensi biaya pembukaan lahan bagi perorangan maupun perusahaan. Efek dominonya berisiko melumpuhkan aktivitas sosial, pendidikan, hingga memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

"Bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap," terangnya.

Guna memastikan bobot pelaksanaan rakor dan soliditas penanganan, pemerintah daerah merencanakan kehadiran tingkat kementerian untuk turun langsung memberikan arahan terkait penanganan karhutla yang berkelanjutan.

"Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber," pungkasnya. ***