TELUKKUANTAN - Setelah sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing kembali melaksanakan rapat paripurna, Kamis (30/11/2017) pagi.

Kali ini, sidang paripurna DPRD Kuansing mengagendakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi.

Setelah dibuka oleh Sekretaris Dewan, Mastur, dan mempersilahkan Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, SH, MH untuk memimpin jalannya sidang. Ia didampingi dua wakilnya, yakni Sardiyono dan Alhamra. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Kuansing beserta jajarannya dan instansi vertikal.

Andi langsung mempersilahkan Bupati Kuansing untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Mursini pun mengucapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD dan seluruh anggota dewan yang telah membahas Ranperda APBD 2018.

Terhadap saran fraksi Golkar yang meminta kepada kepala daerah untuk lebih serius dalam mengejar target terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar Rp 87 miliar yang naik Rp11 miliar dari target PAD tahun 2017 yang hanya sebesar Rp75 miliar, dapat dijelaskan bahwa harus diakui penerimaan PAD sampai saat ini belum mencapai target sesuai yang direncanakan.

Mursini menegaskan Pemerintah daerah akan tetap terus berusaha sampai akhir tahun anggaran untuk mengejar target yang direncanakan tersebut.

Sementara, untuk proyeksi target PAD yang ada pada tahun 2018 Mursini mengatakan tetap mempertimbangkan peluang yang dimungkinkan dan diikuti dengan langkah-langkah konkrit antara lain revisi regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Termasuk peningkatan koordinasi dengan pihak provinsi dalam rangka kepastian data potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten maupun kewenangan provinsi di mana daerah mendapatkan bagi hasilnya.

Sementara, terhadap pandangan fraksi Golkar yang menganggap belum melihat tolok ukur yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Kuansing terhadap pembangunan infrastruktur dalam APBD dan berharap jangan sampai pembangunan infrastruktur jalan hanya tertumpu kepada daerah atau wilayah tertentu saja, Mursini menjelaskan bahwa dalam APBD 2018 ini penganggaran infrastruktur menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, kata Mursini, berdasarkan prinsip kebutuhan utama dan prioritas yang berkeadilan dengan melihat secara real kondisi di lapangan sehingga pelaksanaannya tidak tertumpu pada dearah tertentu saja, melainkan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sesuai dengan kemampuan daerah yang terbatas.

Selanjutnya terhadap rencana pemerintah daerah menganggarkan kembali bantuan bibit kelapa sawit sebanyak 177.795 batang untuk masyarakat yang menurut fraksi partai Golkar agar Pemda Kuansing melalui OPD terkait dapat menentukan zona-zona terhadap penanaman bibit kelapa sawit bila tidak maka dikhawatirkan akan terjadi konversi lahan persawahan dan kawasan hutan menjadi kebun, menurut Bupati Mursini pihaknya sangat setuju atas usulan dan masukan tersebut.

Oleh sebab itu, saat seleksi calon petani yang akan menerima bantuan tersebut, ditinjau langsung lahan petani yang akan ditanam sehingga apabila dijumpai lahan pangan atau persawahan maka akan diganti dengan petani lain.

Masih usulan fraksi Golkar yang meminta agar pemerintah daerah menempatkan Satpol PP untuk menjaga aset daerah seperti bangunan tiga pilar walaupun belum ada serah terima dari pihak rekanan kepada pemerintah daerah, dapat dijelaskan bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kaedah yang berlaku.

Sedangkan terkait pembayaran gaji guru MDA dan guru surau yang dilimpahkan ke dana desa oleh Pemerintah daerah menurut Bupati merupakan solusi yang dipandang cukup ideal karena hal tersebut sudah disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kemudian terhadap permintaan fraksi Golkar yang meminta kepada Pemerintah daerah untuk membayar sisa hutang bangunan tiga pilar berdasarkan hasil audit BPKP, bahwa pelaksanaan audit BPKP untuk dua bangunan tiga pilar yaitu hotel dan UNIKS sudah keluar dan hasilnya terjadi kekurangan pekerjaan, kelebihan bayar terhadap pekerjaan, penggantian terhadap aset yang hilang dan rusak, serta kewajiban membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pihak kontraktor melalui pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan kegiatan pembangunan pada tahun 2014-2015, namun permasalahan timbul, terjadi karena pejabat pelaksana terdahulu masih belum melaksanakan rekomendasi hasil audit BPKP tersebut.

"Sedangkan untuk dua bangunan lainnya yaitu pasar tradisional berbasis modern dan prasarana mesjid agung Kuansing saat ini masih dalam usulan untuk dilakukan audit oleh BPKP," kata Mursini.

Selanjutnya mengenai penerimaan tenaga honor berjumlah 5.300 orang yang juga dipertanyakan Fraksi Golkar, menurut Mursini hal ini masih baru pada tahap pengalokasian anggaran di masing-masing OPD, sedangkan untuk jumlah, tetap memperhatikan rencana kebutuhan ,dan mekanisme penerimaannya dapat berasal dari yang sudah pernah dan memohon kembali serta yang baru memohon.

Selanjutnya jawaban dari pandangan umum Fraksi PPP yang meminta agar kegiatan yang dilakukan dalam APBD 2018 ini jangan ada satupun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta pemberian bibit sawit agar mutu dan kualitasnya terjaga. Bupati pun menyatajan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Terkait penrmintaan Fraksi PPP agar Bupati tidak menunda-nunda penerimaan pegawai honor kontrak Mursini menyatakan akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan melalui seluruh OPD yang ada.

Untuk jawaban atas pandangan umum Fraksi Gerindra yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan bibit sawit yang belum terealisasi secara baik. Menurut Bupati bahwa kegiatan ini masih berjalan dan dirinya memastikan bahwa bibit sawit yang disalurkan ke masyarakat memenuhi standar teknis dan berkualitas.

Terkait saran Fraksi Gerindra agar Pemkab Kuansing memberikan pembangunan aspal secara merata dan adil untuk seluruh kecamatan. Menanggapi hal itu, Mursini menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuansing. Namun hal ini dilaksnaakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas karena kemampuan keuangan daerah terbatas.

Untuk saran fraksi Gerindra yang meminta agar pembangunan ekonomi masyarakat tidak terfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit saja, namun juga perlu pembinaan dan bantuan untuk petani tanaman pangan. Bupati mengatakan bahwa di 2018 Pemda berencana akan memberikan bantuan benih padi seluas 200 hektare dari dana APBD, sedangkan dari APBN 4.000 hektare dan APBD Propinsi 327 hektare. Dengan demikian hampir seluruh sawah di Kabupaten Kuansing ini mendapat bantuan benih dari pemerintah.

Berikutnya terkait destinasi wisata unggulan yang belum dianggarkan oleh pemerintah, menurut Bupati bahwa penganggaran untuk pembangunan pariwisata tidak hanya pada OPD pariwisata saja karena pembangunan sarana penunjang jalan menuju destinasi wisata dianggarkan di OPD lain seperti pekerjaan umum dan penataan ruang dan bersifat lintas sektoral.

Jawaban dari pandangan Fraksi PBB yang menyarankan agar pemda melakukan kros cek setelah hampir dua tahun berjalan masa RPJMD 2016-2021 sebagai kontrol terhadap kepastian pencapaian visi dan misi daerah dalam setiap tahun. Menurut Mursini, akan dilaksanakan melalui OPD terkait bahkan bila dipandang penting akan dibentuk tim percepatan pencapaian target RPJMD.

Selanjutnya jawaban atas pandangan Fraksi Demokrat terkait pengadaan meubiler untuk SD Negeri 002 Telukkuantan dan SDN 001 Muara Lembu serta pembangunan gedung kelas jauh SMP Negeri desa kebun lado. Hal ini akan menjadi prioritas Pemda Kuansing namun akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan daerah.

"Mengenai pembangunan pagar puskesmas Muara Lembu pada tahun 2018 dapat disampaikan bahwa untuk pembangunan tersebut belum terakomodir namun akan dipertimbangkan ke depan, karena keterbatasan anggaran," ujar Mursini.

Kemudian Fraksi PAN yang menilai bahwa pendirian ritel modern harus sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku dan berharap OPD terkait bertindak tegas hal itu. Menanggapi ritel modern, Bupati akan dilaksanakan melalui OPD terkait.

Untuk pandangan dari Fraksi PKB plus yang belum melihat kegiatan yang terkait bidang perindustrian dan perdagangan yang menyangkut terhadap masyarakat secara langsung dan kedepan diharapkan menonjolkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Bupati mengatakan hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan kedepan.

Terkait pangangan  Fraksi PKB Plus yang berharap dana BOS SMA/SMK agar diakomodir pada APBD tahun 2018 dan dikoordinasikan dengan baik kepada Pemprov Riau, hal ini sebut Bupati akan dikonsultasikan dengan Pemprov Riau dan BPK RI.

Sementara pandangan dari Partai Nasdem yang mengharapkan pemerintah untuk menggali potensi yang dapat meningkatkan PAD, hal ini kata Bupati pihaknya terus berusaha dengan kemampuan yang ada.

Kemudian, berkenaan dengan bidang tenaga kerja agar OPD terkait memaksimalkan Perda dalam rekrutmen karyawan bagi perusahaan dan pelaksanaan program untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja akan menjadi perhatian pemerintah.

Kemudian terkait pandangan dari fraksi perjuangan Hanura yang mengaku belum melihat grand desain pariwisata Kuansing secara serius, hal ini kata Bupati pihaknya telah melakukan pembangunan pariwisata yang dilakukan lintas sektoral seperti pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.

Usai menyampaikan jawaban pemerintah, Bupati Mursini berharap anggota DPRD Kuansing bisa sesegera mungkin untuk mengesahkan Ranperda APBD 2018 menjadi Perda.

"Jika tak segera disahkan, maka kita akan mendapat sanksi dari pemerintah pusat. Karena itu, kami sangat berharap kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif," ujar Mursini.(adv)