PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dinilai menjadi salah satu faktor utama pemicu inflasi daerah. Kondisi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian memicu lonjakan biaya distribusi logistik yang berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Persoalan strategis tersebut menjadi bahasan utama dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar di Gedung DPRD, Senin (13/7/2026). Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Abdul Jamal memaparkan bahwa antrean truk angkutan barang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membuat beban operasional membengkak.

"Kelangkaan solar menjadi salah satu penyebab inflasi. Kami melihat antrean di beberapa SPBU di Pekanbaru sangat panjang," ujarnya.

Waktu tunggu kendaraan logistik untuk mendapatkan bahan bakar bahkan dilaporkan bisa mencapai lima jam. Situasi ini sangat memukul kelancaran alur distribusi barang yang sangat bergantung pada efisiensi waktu perjalanan antarkota.

Sebagai langkah cepat, pemerintah daerah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru untuk membangun komunikasi lintas sektor. Sinkronisasi dengan Disperindagkop UKM Provinsi Riau serta pihak PT Pertamina mutlak diperlukan guna memulihkan pasokan bahan bakar ke tingkat normal.

"Kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Disperindagkop UMK Provinsi Riau untuk menanyakan kepada Pertamina. Supaya, pasokan solar tidak lagi mengalami kelangkaan," urainya.

Fakta menarik mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tersebut. Imbas kelangkaan solar rupanya paling terasa di wilayah Riau, khususnya kawasan Pekanbaru, sementara daerah tetangga seperti Sumatera Barat dan Medan relatif aman. Padahal, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ketersediaan kuota BBM subsidi untuk Provinsi Riau tercatat dalam kondisi mencukupi.

"Menurut informasi dari BPS, kuota solar untuk Riau sebenarnya cukup. Persoalannya sekarang, kemana distribusi solar tersebut. Hal inilah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang," jelas Jamal.

Evaluasi menyeluruh pada sistem penyaluran di tingkat bawah dinilai mendesak untuk memastikan subsidi negara benar-benar tepat sasaran. Kolaborasi pengawasan ekstra ketat sangat dibutuhkan untuk mengurai teka-teki raibnya pasokan solar di lapangan.

"Kalau memang kuota untuk Riau mencukupi, tentu distribusinya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti karena menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi di Kota Pekanbaru," pungkasnya. ***