PEKANBARU - Hujan yang mengguyur Kota Pekanbaru hampir setiap hari dalam sepekan terakhir kembali menyingkap persoalan klasik infrastruktur publik. Sejumlah ruas jalan utama hingga penghubung dilaporkan tergenang air dan berubah menyerupai kubangan, di antaranya Jalan Arifin Ahmad, Jenderal Sudirman, Tuanku Tambusai, Bangau Sakti, hingga Jalan Paus.

Genangan air yang tak kunjung surut menutupi lubang pada badan jalan, memaksa pengendara memperlambat laju kendaraan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan prakiraan cuaca dari AQI.in, curah hujan di wilayah Pekanbaru diprediksi masih berlanjut hingga Minggu (26/7/2026). Situasi ini membuat sebagian masyarakat kembali melontarkan istilah sarkastik "Pekanbaru Kota Berkuah" sebagai pelesetan dari slogan resmi Kota Bertuah.

"Kondisi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan. Drainase yang tidak berfungsi merupakan persoalan yang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan maupun pelaksanaan infrastruktur di Pekanbaru," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi kepada Goriau, Rabu (22/7/2026).

Berdasarkan pantauannya, intensitas hujan yang tinggi selama tiga hari belakangan menyebabkan hampir seluruh jaringan drainase di Pekanbaru terisi penuh. Hal ini tampak jelas terjadi di saluran air kawasan Jalan Arifin Ahmad, Soekarno Hatta, dan Bangau Sakti.

Khusus mengenai persoalan di Jalan Bangau Sakti, Zulkardi membeberkan bahwa hal tersebut bukanlah isu baru. Sejak 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah memulai pembangunan drainase di kawasan itu, yang kemudian dilanjutkan pada 2025 dengan alokasi anggaran mencapai miliaran rupiah. Namun pada kenyataannya, rancangan elevasi saluran air justru lebih tinggi dibandingkan aspal, sehingga air gagal mengalir dan tertahan di permukaan jalan.

Akibat genangan berjam-jam tersebut, lapisan jalan cepat mengalami retak dan berlubang. Kondisi ini kerap menjadi keluhan ribuan mahasiswa Universitas Riau yang menjadikan Jalan Bangau Sakti sebagai rute harian menuju area kampus.

"Saya meminta Pemkot Pekanbaru melalui dinas terkait untuk segera turun ke lapangan dan tidak hanya melakukan tambal sulam jalan berlubang. Yang harus diselesaikan adalah akar persoalannya, yaitu memperbaiki sistem drainase, menormalisasi saluran, dan mengevaluasi ketinggian drainase agar berfungsi sebagaimana mestinya," desaknya.

Zulkardi menilai penanganan tata ruang perkotaan tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sekadar merespons kerusakan setelah hujan tiba. Infrastruktur yang didanai oleh anggaran publik, menurutnya, harus mampu memberikan efektivitas jangka panjang bagi kelancaran mobilitas warga.

Merespons berbagai dinamika di lapangan, Pemkot Pekanbaru sesungguhnya telah menetapkan normalisasi drainase sebagai program prioritas pada tahun 2026. Terdapat kucuran dana sekitar Rp100 miliar yang dipersiapkan untuk memulihkan fungsi jaringan saluran air sepanjang 900 kilometer di berbagai titik.

Meski demikian, Pengamat Tata Kota Universitas Islam Riau (UIR), Dr Mardianto Manan jauh hari telah mengingatkan agar realisasi program tersebut tidak hanya terhenti pada pengerukan sedimen. Ia menekankan bahwa perbaikan drainase wajib berpedoman pada rencana induk (master plan) yang saling terintegrasi antarkawasan.

"Bagus, yang penting mengacu pada master plan-nya dan harus saling terhubung. Kalau tidak, anggaran itu akan sia-sia lagi," ingatnya kepada Goriau, Februari 2026 lalu.

Di pihak lain, langkah perbaikan teknis terus diupayakan oleh dinas terkait. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah memaparkan bahwa pihaknya segera melakukan normalisasi drainase sepanjang 500 meter di kawasan RS Awal Bros, Jalan Jenderal Sudirman.

"Provinsi membangun box culvert, sedangkan kami melakukan normalisasi drainase yang terhubung ke lingkungan sekitar. Ada juga bagian drainase yang patah sehingga akan dibongkar terlebih dahulu agar aliran air kembali lancar," terang pria yang akrab disapa Edu tersebut di hadapan awak media, Rabu (22/7/2026).

Merespons rencana tersebut, Zulkardi kembali berpandangan bahwa normalisasi harus selalu dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaringan air. Menurutnya, pembenahan di satu titik tidak akan tuntas apabila saluran di ruas lain tetap tersumbat, memiliki perhitungan elevasi yang keliru, atau tidak terkoneksi dengan pembuangan utama. Ia menaruh harapan agar serapan dana Rp100 miliar tersebut benar-benar mampu menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat kota. ***