SELATPANJANG, GORIAU.COM - Terkait masih rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2014, Yayasan Pejuang Meranti (YPM) meminta agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Meranti bisa dievaluasi. Lambannya penggunaan APBD itu dinilai atas tidak maksimalnya peran dan kinerja Kepala SKPD.


Seperti yang ditegaskan Ketua YPM, Ramlan, kepad sejumlah wartawan, Selasa (24/6/2014) kemarin. Dia mengatakan bahwa dengan minimnya serapan anggaran akan berdampak dirugikannya masyarakat.
"Kepala SKPD harus dievaluasi. Karena tidak berjalannya program karen lemahnya peran Kepala SKPD," ungkapnya.
Menurutnya yang akan mendapatkan dampak dari keterlambatan program adalah masyarakat. Sebab dikatakannya yang akan menikmati program itu adalah masyarakat.
"Contohnya saat ini, akibat belum dibangunnya jalan, masyarakat kesulitan lewat. Sementara waktu yang tersedia tidak lama lagi. Pemkab Meranti memang harus bekerja keras," harapnya.
Ditambahkan Sekretaris YPM, Pendi dengan kondisi saat ini diharapkan SKPD memaksimalkan perannya dalam melaksanakan APBD 2014. Dia melihat, masih banyaknya SKPD yang belum melakukan program seperti yang ditegaskan Bupati beberapa waktu lalu.
"Hal ini sangat disayangkan karena masy sangat membutuhkan realisasi segera, baik secara fisik dan non fisik, seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, bansos, hibah, dan program lainnya," ujarnya.
Ketika SKPD menyusun anggaran dan mengusulkannya sudah menjadi jaminan seharusnya mereka mampu untuk merealisasikannya. Tetapi sampai saat ini baru beberapa persen saja, dan belum ada satupun realisasi dilakukan.
"Kita juga mengharapkan DPRD juga dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap kinerja SKPD. Sehingga nantinya masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan yang dilakukan Pemkab Meranti," kata Pendi.***