PEKANBARU, GORIAU.COM - Rumitnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2014 karena terjadinya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Pemprov Riau berdampak besar terhadap nasib 1300-an pejabat eselon III dan IV.

Dimana sejumlah pejabat yang belum dikukuhkan tersebut dikabarkan tidak lagi menerima tunjangan jabatan sebagai pejabat, namun hanya gaji seperti staf biasa. Hal ini disampaikan oleh salah satu pejabat terkait yang tidak mau disebutkan namanya.

"Tidak lagi menerima tunjangan jabatan, hanya gaji seperti staf biasa," katanya usai mengambil gaji hari ini, Selasa (4/3/2014).

Bahkan dirinya tidak mengetahui sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. "Tidak tahu, bisa saja sampai pelantikan dan pengukuhan nanti," sambungnya.

Karena memang, pelaksanaan APBD 2014 ini terganjal karena terjadinya perubahan SOTK tersebut. APBD yang disahkan untuk tahun ini tidak diperuntukkan bagi SOTK yang baru, namun hanya yang lama.

Terkait pelantikan mengenai pelantikan, baru 54 pejabat eselon II dan 78 eselon III yang sudah dilantik. Sementara masih ada sekitar 565 pejabat eselon III dan 780 pejabat eselon IV.

Ketika ditanya dengan fasilitas penunjang sebagai pejabat eselon, dirinya juga belum mendapatkan informasi secara detil. "Belum ada pemberitahuan sampai ke situ, namun yang pasti ini masih berjalan," tandasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Jonli, lagi-lagi dirinya tidak mau berkomentar. Saat ditanya, Jonli kembali melemparkan ke Sekdaprov Riau, Zaini Ismail.***