
PEKANBARU – Alat berat excavator meratakan 13 bangunan tanpa izin di sepanjang Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Selasa (17/11/2026). Penertiban yang menyasar kios, tempat tinggal, hingga warung remang-remang tersebut ditempuh pemerintah daerah lantaran keberadaan bangunan dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitar.
Dalam operasi penegakan peraturan daerah (perda) ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengerahkan sekitar 120 personel. Selain mengawal jalannya perobohan bangunan, petugas bersiaga mengamankan area guna mengantisipasi potensi gesekan di lokasi.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto menerangkan bahwa langkah eksekusi dilakukan setelah seluruh tahapan pemberitahuan resmi rampung. Pihaknya mengaku telah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada para penghuni maupun pemilik bangunan sebelum menurunkan alat berat.
"Untuk hari ini ada 13 bangunan liar yang kami tertibkan. Sebelumnya sudah kami sampaikan surat peringatan satu, dua, hingga tiga. Bahkan, rencana pembongkaran juga sudah kami informasikan kepada warga," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa penertiban tidak berhenti di Kecamatan Payung Sekaki. Jajaran Satpol PP telah menjadwalkan operasi serupa di sejumlah wilayah lain di Kota Pekanbaru, termasuk Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Rumbai.
Sejumlah bangunan liar di titik sasaran berikutnya kini tengah memasuki tahap penyelesaian administrasi. Surat peringatan juga sudah dikirimkan berulang kali kepada pemilik bangunan menjelang waktu pembongkaran.
"Yang lainnya juga sudah dalam proses administrasi. Peringatan sudah kami sampaikan berulang kali. Kemungkinan minggu depan juga akan kami laksanakan penertiban," jelasnya.
Proses eksekusi di Jalan Air Hitam sempat memicu penolakan dari sebagian penghuni. Namun, petugas tetap melanjutkan pembongkaran lantaran prosedur peringatan dinilai sudah disampaikan jauh hari sebelumnya kepada masing-masing warga.
"Kalau penolakan saya rasa biasa. Karena kami sudah menyampaikan melalui administrasi yang diperlukan kepada masing-masing warga. Jadi mereka sudah memahami," pungkasnya. ***