JAKARTA, GORIAU.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji membenarkan lembaganya baru saja menangkap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi Seno Adji masih enggan membeberkan politikus yang dicokok lembaganya tersebut.

"Memang ada operasi tangkap tangan yang diduga melibatkan anggota DPR RI," kata Seno Adji melalui pesan singkat, Selasa malam, 20 Oktober 2015.

Seno Adji mengatakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang berlangsung di gedung KPK. "Sesuai aturan hukum, kami punya waktu 1 x 24 jam," katanya.

Menurut seorang pejabat di KPK, lembaganya menangkap anggota DPR Dewie Yasin Limpo di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 20 Oktober 2015. "Ada penangkapan orang dengan identitas Dewie Yasin Limpo," kata pejabat di KPK itu.

Dewie merupakan politikus Partai Hati Nurani Rakyat di DPR. Ia sekaligus adik dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Harus Mundur

Partai Hanura mengkonfirmasi bahwa benar anggota fraksinya di DPR yaitu Dewie Yasin Limpo terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Menurut mekanisme internal partai ini, anggota yang kena OTT seperti demikian harus mundur dari partai.

"Ya, Dewie Yasin Limpo (nama anggota yang kena OTT)," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon di Gedung DPR, Senayan, Selasa (20/10/2015) malam.

Dia membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota yang kena OTT oleh KPK, namun soal kasus yang membelitnya, Nurdin belum mendapat informasi. Konsekuensi menanti yang bersangkutan.

"Saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Hanura menyatakan, siapa yang terbukti tangkap tangan, dia harus mengundurkan diri dari Partai dan sebagai anggota DPR," kata Nurdin.

Nurdin menyebut kasus ini laksana "badai yang harus dihadapi". Namun masalah hukum harus tetap dihadapi. Dia mendukung KPK bekerja mengusut kasus ini.

"Hukum yang akan menjadi panglima. Kita dukung KPK melaksanakan prosesnya," tegas Nurdin.

Nurdin tak tahu kasus apa dan bagaimana gerangan yang membelit anggotanya. Namun dia memastikan kasus itu tak ada kaitannya dengan Partai Hanura.

"Kalau dia korupsi, ya dia korupsi sendiri," tandasnya.***