JAKARTA, GORIAU.COM - Calon wakil presiden nomor urut dua, Jusuf Kalla, mengatakan, dalam hal penegakan dan kepastian hukum, pemimpin harus menjadi teladan. Menurut dia, tidak mungkin hukum bisa ditegakkan tanpa keteladanan.

"Kepastian hukum harus dilaksanakan dengan benar. Pertama, hukum yang sesuai dengan aturan dan merupakan ketentuan yang dapat diterima dengan benar. Tidak mungkin hukum dapat dilaksanakan tanpa keteladanan," kata Kalla saat menyampaikan visi misi bersama pasangannya, Joko Widodo, dalam debat kandidat capres-cawapres, Senin (9/6/2014) malam, di Balai Sarbini, Jakarta.

Salah satu kepastian hukum itu juga terkait hak asasi manusia. "Bila mengedepankan HAM, pemimpin harus menjunjung tinggi HAM," ujar Wakil Presiden 2004-2009 ini.

Selanjutnya, kata dia, ialah pentingnya pemahaman rakyat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Kalla, masyarakat saat ini telah kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ia menekankan perlunya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terdepan memberantas korupsi.

"KPK harus diperkuat. Tidak bisa hanya 60 penyidik. Harus diperkuat anggarannya, penyidiknya. Begitu pula penegak hukum yang lain. Unsur yang paling penting hukum itu sendiri. Dan terpenting, dalam pelaksanaannya, pemimpin menjunjung HAM," ujarnya. ***