PEKANBARU – Usai melantik 5.884 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui bahwa penambahan ribuan pegawai baru ini akan menambah beban keuangan daerah artinya anggaran belanja pegawai makin membengkak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian kepada para lulusan seleksi.

Ketika ditanya wartawan mengenai kesiapan anggaran untuk menggaji ribuan PPPK tersebut, Gubernur memastikan bahwa dana untuk gaji mereka telah dianggarkan dalam APBD.

"Ya, untuk penggajiannya sudah dianggarkan di APBD. Sudah masuk," kata Abdul Wahid kepada awak media, Senin (29/9/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai besaran beban keuangan yang harus ditanggung daerah, Gubernur mengakui bahwa jumlah tersebut cukup signifikan.

"Ya cukup menambah, tetapi ini memang keputusan yang harus kita ambil. Meskipun dengan kondisi keuangan kita seperti ini, saya sebagai Gubernur Riau tetap bertanggung jawab untuk melakukan keputusan ini, dalam rangka memberikan kepastian kepada teman-teman yang sudah lulus PPPK," ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan. Saat ditanya apakah mencapai miliaran rupiah, ia menjawab, "Ya, kemarin kita hitung sekitar 40 (miliar) ya’’.

Berdasarkan penjelasannya, anggaran sebesar itu bukan untuk satu tahun, melainkan untuk periode tiga bulan ke depan. Selain itu, masih terdapat usulan penambahan lagi sekitar 2.500 PPPK paruh waktu yang masih dalam proses pengajuan. ***