JAKARTA - Peringatan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada puncak musim kemarau Agustus hingga September yang dikeluarkan BMKG dinilai belum direspons secara maksimal. Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan menagih kesiapsiagaan pemerintah dalam meredam meluasnya titik api di Kalimantan, Jumat (21/8/2026).

Menurut Johan, lonjakan titik panas seharusnya langsung diikuti dengan verifikasi lapangan dan pemadaman hari itu juga. Ia menolak anggapan bahwa kemarau El Nino adalah satu-satunya penyebab yang bisa dijadikan tameng atas lambannya pengendalian api di lapangan.

"Pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi potensi karhutla sejak munculnya indikasi awal. Cuaca kering yang dibawa kemarau El Nino harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan," jelas Johan.

Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kini telah mengganggu sendi kehidupan masyarakat. Risiko gangguan kesehatan, terhambatnya sektor pendidikan, ekonomi, hingga jadwal penerbangan menjadi dampak nyata yang harus segera dicarikan solusi operasionalnya.

Menyikapi hal tersebut, Johan meminta pemerintah memastikan informasi tingkat polusi udara dapat diakses dengan mudah oleh publik. Selain itu, ketersediaan masker dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) harus menjadi prioritas layanan publik saat ini.

Dari sisi operasional pemadaman, Johan mengkritik lemahnya koordinasi lintas instansi yang dinilai lamban karena tidak adanya garis komando yang tunggal. Keterlibatan banyak pihak mulai dari BNPB, Kementerian Kehutanan, hingga TNI-Polri justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan ketika tidak dipimpin oleh satu komando operasi darurat yang jelas.

Pemerintah juga diminta memaksimalkan seluruh infrastruktur mitigasi, seperti water bombing untuk area yang tidak bisa dijangkau dari darat, modifikasi cuaca, serta pembuatan sekat kanal khusus kawasan gambut. Upaya ini harus dilakukan secara paralel dengan verifikasi area konsesi milik perusahaan.

“Ukuran keberhasilan Satgas Karhutla bukan banyaknya rapat, personel, atau peralatan yang diumumkan kepada publik. Ukurannya adalah seberapa cepat titik api dipadamkan, seberapa kecil luas lahan yang terbakar, serta seberapa baik kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat dilindungi,” pungkasnya.***