PADANG -- Para tokoh Sumatera Barat (Sumbar) mendukung sikap Wali Kota Pariaman Genius Umar menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Seragam Sekolah.

Dikutip dari detik.com, pada Kamis (18/2/2021), para tokoh Sumbar berkumpul di gedung DPRD Sumbar dalam rapat rengar pendapat (RDP) membahas SKB yang diteken Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Para tokoh Sumbar yang hadir dalam RDP tersebut di antaranya: Guspardi Gaus (anggota Komisi II DPR RI), Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), M Sayuti Datuak Rajo Panghulu, Sekretaris NU Sumatera Barat, Sulaiman Tanjung, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, Bundo Kanduang, Aisyiyah, Muhammadiyah, Tarbiyah, Dewan Pendidikan dan sejumlah ormas lainnya.

''Kita baru saja RDP dengan berbagai tokoh dan ormas. Pada umumnya mereka sepakat untuk mengajukan revisi SKB 3 Menteri ini,'' kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Sjafar kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).

Mereka berpandangan, SKB soal seragam sekolah itu tidak sesuai dengan konstitusi, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa rujukan utama pendidikan adalah mendukung peningkatan keimanan dan menjunjung nilai agama. Mereka akan meneruskan pembahasan ini ke Dinas Pendidikan Sumbar.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri sudah menegur Wali Kota Pariaman, Genius, secara lisan. Tidak menutup kemungkinan, Genius diberi sanksi lantaran tidak setuju dengan SKB seragam sekolah.

''Sanksi kami memungkinkan, yang jelas melalui komunikasi saya yakin Pak Wali (Kota Pariaman) akan mampu memahami tanggung jawabnya,'' kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jakarta.

SKB seragam sekolah pada intinya mengatur agar sekolah tidak memaksakan murid-murid mengenakan seragam jenis keagamaan tertentu. SKB seragam sekolah ini muncul ketika masalah seorang siswi non-Muslim diminta mengenakan kerudung di salah satu SMK negeri di Padang, Sumatera Barat.

Sementara itu, Plh Gubernur Sumatera Barat, Alwis, tidak langsung mengambil sikap terkait SKB 3 Menteri soal seragam sekolah itu. Alwis ingin semuanya duduk bersama dulu supaya jalan keluar ditemukan. Namun demikian, dia berucap soal kearifan lokal.

''Setiap daerah tentu punya kearifan lokal. Kita minta pemerintah lebih arif lagi mendengarkan masukan dari daerah,'' kata Alwis kepada wartawan, Rabu (17/2) lalu.

Pokok pikiran soal kearifan lokal juga menjadi dasar Wali Kota Pariaman Genius Umar untuk menolak SKB seragam sekolah itu. Semua daerah punya kearifan lokal masing-masing dan tidak bisa disama-ratakan dengan SKB itu.

''Apa yang saya sampaikan itu hanya semacam koreksi kepada pemerintah, khususnya Mendikbud Nadiem Makarim. Jangan dianggap sama, digeneralisir. Kita hormati pemerintah pusat, hanya saja (pusat) harus menghargai kearifan lokal juga,'' ujar Genius kepada detikcom, Rabu (17/2).***