JAKARTA - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin besar suku Dayak, Panglima Jilah di Istana Kepresidenan Jakarta menghasilkan sejumlah usulan kebijakan. Salah satu poin utama yang diangkat adalah permintaan agar warga Dayak bertato diizinkan mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda tersebut adalah Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Pemerintah merespons masukan terkait keinginan masyarakat adat yang ingin memiliki akses setara dalam proses rekrutmen abdi negara.

Peninjauan Aturan Fisik

Seskab Teddy menuturkan bahwa identitas budaya berupa tato pada warga adat Dayak menjadi catatan khusus bagi pemerintah. Usulan penyesuaian syarat fisik ini diharapkan mampu menjembatani antusiasme warga lokal.

"Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat," paparnya, Sabtu (29/8/2026).

Sinergi Jaga Lingkungan Hutan

Agenda pertemuan tidak berhenti pada isu rekrutmen. Pemerintah dan perwakilan suku Dayak juga menyepakati pentingnya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Panglima Jilah mendorong pelibatan masyarakat adat sebagai garda terdepan penjaga ekosistem alam.

Tokoh adat akan dilibatkan untuk menyosialisasikan bahaya pembakaran lahan sembarangan kepada masyarakat luas. Pendekatan kultural ini dinilai lebih efektif karena tokoh adat memiliki posisi yang dihormati di lingkungan masing-masing.

Terkait hal tersebut, Seskab Teddy meneruskan pesan bahwa alam dan kehidupan manusia saling terikat. "Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama," tuturnya.***