PEKANBARU – Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat sektor pendidikan mendapat apresiasi dari DPRD Riau. Alokasi anggaran pendidikan yang berada di atas 20 persen, termasuk dalam rancangan KUA-PPAS 2027, dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Ayat Cahyadi, mengatakan besarnya porsi anggaran pendidikan harus diikuti dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Selain melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Pemprov Riau juga memiliki program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Menurut Ayat, berbagai program tersebut perlu terus diperkuat dan diperluas agar tidak ada anak Riau yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Anggaran pendidikan yang besar tentu kita apresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ayat, Jumat (21/8/2026).

Ia menilai pemerintah daerah juga perlu memperkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk menyelesaikan persoalan tunggakan pendidikan yang membuat ijazah mereka belum dapat diterima.

Menurutnya, persoalan ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan tidak boleh dianggap sepele. Ijazah merupakan dokumen penting bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Jangan sampai ada lagi anak-anak yang ijazahnya ditahan di SMA maupun SMK, termasuk sekolah swasta, hanya karena orang tua tidak mampu melunasi tunggakan,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Riau tersebut.

Ayat mengatakan, pemenuhan kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBD memang penting. Namun, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari besarnya persentase anggaran.

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan setiap rupiah anggaran tersebut tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi siswa serta orang tua.

Karena itu, ia mendorong agar APBD, BOSDA, BSM dan sinergi bersama BAZNAS dapat menjadi satu kekuatan dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan.

“Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru menjadi beban yang membuat keluarga semakin terpuruk,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan anggaran pendidikan Riau pada 2027 tidak hanya mencatat angka lebih dari 20 persen, tetapi juga meninggalkan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya dengan memastikan tidak ada lagi siswa yang masa depannya terhambat hanya karena persoalan biaya pendidikan. ***