PEKANBARU – Perekonomian Provinsi Riau menunjukkan tren positif dengan mencatatkan pertumbuhan 4,89 persen (year-on-year) pada Triwulan I Tahun 2026. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat di tengah fluktuasi ekonomi.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto, Kamis (30/7/2026) mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hingga Juni 2026 juga menunjukkan perkembangan yang baik.

Pendapatan Daerah Melonjak

Peningkatan kas daerah sangat didukung oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target pendapatan tahun 2026.

"Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh sebesar 2,95 persen," urainya.

Berikut rincian penopang utama pendapatan daerah Riau:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Tumbuh 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
  • Pendapatan Transfer: Tumbuh positif sebesar 90,16 persen.
  • Surplus APBD: Mencapai Rp1,61 triliun hingga Mei 2026 akibat realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari belanja.

Dorongan Akselerasi Belanja

Meski pendapatan tinggi, sisi belanja daerah justru mencatatkan rapor yang lambat. Realisasi belanja baru mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Angka ini menandakan kontraksi sebesar 2,56 persen secara tahunan.

Adnan menerangkan bahwa kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi pada tiga sektor, yakni belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

"Untuk itu Kanwil DJPB Provinsi Riau akan mengundang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidinya masih rendah dan mendorong pemda dimaksud untuk melakukan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran," paparnya.

Realisasi Transfer ke Daerah

Pada penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), DJPb mencatat dana yang telah tersalurkan mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Namun, penyaluran ini mengalami kontraksi 15,51 persen secara tahunan.

Penurunan ini dipicu oleh lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Meskipun begitu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. ***