PEKANBARU – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, kembali melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap para penerima manfaat di Provinsi Riau.

BPNT ini diberikan sebesar Rp 600 ribu, dimana pencairan dilakukan setiap tiga bulan, dan setiap satu bulannya dianggarkan Rp 200 ribu untuk satu Kepala Keluarga (KK) penerima.

Baca juga:  Pastikan Bansos Tersalurkan, Achmad Tinjau Langsung Penyaluran di Tiga Kabupaten

Politisi Demokrat ini menyapa langsung sejumlah penerima manfaat yang sudah berkumpul di Kantor Pos, Jalan Jenderal Sudirman, dan meminta supaya semua aktif mengawal program ini.

Sebagai wakil rakyat Riau yang diberi amanah untuk menjadi Anggota Komisi VIII, Achmad berharap agar masyarakat mengawal program ini dan tidak segan-segan melaporkan jika masih ada penerima yang tidak tepat sasaran.

"Kita serahkan ini supaya masyarakat kita dapat keringanan, tapi masih ada juga ternyata yang belum tepat sasaran, yang tidak layak menerima tapi masih menerima," ujar Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, Jumat (4/3/2022).

Dalam kata sambutannya, Achmad bahkan memberikan nomor whatsapp pribadinya supaya masyarakat bisa melaporkan setiap bantuan dari Kementerian Sosial yang tidak tepat sasaran, termasuk untuk pembaharuan data di DTKS.

"Target kita itu orang tak mampu, yang kerja suaminya serabutan, anaknya banyak, untuk makan susah, yang begitu kita bantu. Kalau ada yang mampu, tapi masih terima, wa saja saya. Ini bukan masalah iri dengki, tapi ini soal keadilan," katanya.

Achmad menyebut, masyarakat tidak perlu ragu mengadu kepada dia, karena sebagai orang yang pernah menduduki semua jabatan mulai dari camat hingga bupati, dia sangat senang jika keberadaannya dirasakan oleh masyarakat.

"Saya ini wakil ibuk bapak semua, apapun persoalannya sampaikan ke saya, saya akan perjuangkan. Apalagi kalau ada tetangganya yang disabilitas, kita punya program membantu itu. Nah itu gunanya saya ada di Jakarta. Mari kita tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, karena itulah yang memudahkan kita nanti," harapnya.

Lebih jauh, Achmad mengatakan, penyaluran yang dilakukan di Kantor Pos hari ini masih belum optimal, karena tempatnya masih sangat terbatas, sementara yang menerima ribuan orang.

"Di Siak perawang juga gitu, sehingga ada kekhawatiran akan muncul klaster baru. Kedepannya harus dievaluasi, kalau tenaga kurang, mari ditambah," tuturnya.

Sebelumnya, kata Achmad, dia juga menerima aspirasi dari para penerima manfaat di Perawang, Siak, dan keluhan mereka sama karena penyalurannya kurang maksimal.

"Masyarakat itu tidak senang antre begini, mereka senang buka rekening, sistem transfer saja. Kapan ada waktu, mereka tinggal tarik saja," katanya.

Bahkan, sambungnya, ada penerima yang sampai menunggu dua hari, karena takut uangnya habis. Padahal, PT Pos Indonesia sudah menjamin semua penerima akan menerima manfaat sesuai besaran yang ditentukan.

"Bantuan ini jangan sampai merepotkan masyarakat, jangan menimbulkan klaster baru. Perlu dievaluasi, apalagi di kampung-kampung itu kan tidak ada kantor pos, jauh mereka mau jemput uangnya. Perlu ada kerjasama dengan perbankan, supaya bisa menjangkau ke desa-desa," tuturnya.

Kalaupun tidak ada bank di Desa, Achmad menyarankan agar diserahkan saja melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jika Bumdes diberdayakan, pengawasan terhadap penyaluran juga akan lebih baik.

"Bumdes itu kan sudah kenal dekat dengan penerima manfaat, nanti yang tidak tepat sasaran ktu akan tereliminir dengan sendirinya, ini datanya sudah amburadul. Kemiskinan itu kan dinamis, hari ini dia mampu, bisa saja besok dia tidak mampu, mungkin karena sakit atau ada hal lain. Makanya, saya tekankan pentingnya pembaharuan data," tuturnya.

"Semua yang saya lihat dalam penyaluran program ini, akan menjadi bahan kita untuk rapat dengan Menteri Sosial, kita mau agar uang pemerintah ini tepat sasaran," tutupnya. ***

Berita ini mengalami revisi, dimana besaran bantuan bernilai Rp 200 ribu, bukan Rp 600 ribu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya