PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Meski sudah memasuki bulan Mei di tahun 2013, namun serapan APBD Pelalawan ternyata baru mencapai 15 persen. Persentase ini jelas tak selaras dengan program percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati Pelalawan HM Harris. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Bupati Pelalawan H Marwan Ibrahim.

"Ya, masuk bulan lima tahun 2013 ini, serapan APBD Kabupaten Pelalawan, baru berkisar di angka 15 persen. Hal ini tentu sangat minim dan tak diinginkan oleh pak Bupati," terang Marwan Ibrahim pada sejumlah media usai membuka acara Mubes III Ikatan Keluarga Kampar Pelalawan (IKKAP) di Grand Hotel, Selasa (30/4/2013).

Marwan mengakui bahwa keterlambatan serapan APBD ini lebih kepada lemahnya kinerja masing-masing Satuan Kerja yang berada di lingkungan Pemkab Pelalawan.

"Saya nilai, minimnya serapan APBD ini diperkirakan karena tidak didukung oleh kinerja kepala Satker yang begitu lamban," tandasnya.

Pasalnya, sambungnya, dalam evaluasi awal yang dilakukan pihaknya pada seluruh Satker itu, ternyata hanya 30 persen saja yang betul-betul bersungguh-sungguh terhadap beban kerja dihadapi.

"Dari penilaian evaluasi awal, kita melihat hanya 30 persen saja yang bersungguh-sungguh bekerja," tegasnya.

Ditambahkannya, untuk itu, ke depan atau pada bulan tujuh nanti, Pemkab Pelalawan akan mengadakan evaluasi yang menyeluruh terhadap masing-masing Satker yang ada di lingkungan Pemkab Pelalawan.

"Kita akan melakukan evaluasi total nanti pada bulan tujuh," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa hari lalu, orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan, HM Harris, mengatakan hal yang sama saat berbincang-bincang dengan awak media di Media Center. Menurutnya, dari keseluruhan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemda Pelalawan, ternyata hanya 30 persen saja yang 'siap tempur' dan bekerja secara totalitas dalam membangun daerah ini.

"Padahal dalam menjalankan roda Pemerintah yang maksimal, dibutuhkan Kepala SKPD yang bisa mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam bekerja, terutama sekali dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selebihnya bisa dikatakan tidak siap untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya diharapkan," katanya.

Ditambahkannya, bahwa seorang Kepala Satker seperti Kepala Dinas harus mampu bekerja secara maksimal dengan menyampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, dimanapun dirinya berada maka dia harus siap dengan segala kemungkinan yang ada, terutama sekali soal program-program yang dilaksanakan di Satuan Kerjanya. (ilm)