PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sampai saat ini masih menjadi tanda tanya dan belum menemukan titik terang. Sementara sejumlah pejabat terkait di Lingkungan Pemprov Riau mulai bungkam.

Bahkan mereka seperti takut berkomentar. Hal ini tentu saja terkait perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang terjadi di tingkat provinsi sehingga merumitkan pelaksanaan APBD tahun ini.

Karena dalam APBD Provinsi Riau yang disahkan pada 2 Januari 2014 lalu, hanya terinci realisasi anggaran untuk SOTK yang lama. Contohnya saja untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Sementara setelah mengalami perubahan, Dinas PU berubah dan dipecah menjadi dua, yakni Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Riau.

Kebungkaman pejabat terkait APBD ini bukan hanya se-tingkat pejabat eselon II, melainkan sudah se-level Sekdaprov Riau, Zaini Ismail. Bahkan Wakil Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman juga tidak mau berkomentar soal ini.

Namun yang menjadi tanda tanya, para pejabat terkait hanya sekedar bungkam atau takut? Ketika ditanya ke pejabat terkait, mereka hanya berani saling lempar.

Sebut saja seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Jonli, ketika ditanya soal ini, dirinya melemparkannya ke Sekdaprov Riau, Zaini Ismail, begitu juga sebaliknya.

Sementara ketika ditanya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Ramli Walid, dirinya lagi-lagi bungkam tanpa mau berkomentar.***