PEKANBARU, GORIAU.COM - Kepolisian dan kejaksaan harus ikut mengawasi pencairan dana Rohul Expo 2015 yang sudah dianggarkan Rp 10 miliar lebih pada beberapa dinas dan badan. Upaya pengawasan merupakan bagian dalam keikutsertaan pihak penegak hukum dalam melakukan antisipasi sejak dini.

''Dengan telah dianggarkannya Rohul Expo 2015 sebesar Rp 10 miliar, kita minta aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan maksud dan tujuan anggaran tersebut dialokasikan. Meski tujuannya jelas, namun dalam pelaksanaannya tetap harus dilakukan pengawasan,'' jelas Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Rohul, Alpasirin kepada GoRiau.com, Rabu (7/1/2015).

Menurutnya, anggaran sebesar itu rawan disalahgunakan jika tidak dibarengi pengawasan sejak awal. Pasalnya, umumnya kegiatan tersebut berbentuk barang habis pakai baik spanduk, pengisi kegiatan, bangunan tidak permanen, transportasi dan juga publikasi.

''Ya, kita minta aparat kepolisian dan kejaksanaan ikut mengawasi karena anggaran tersebut tidak berada pada satu dinas atau badan, tapi menyebar ke beberapa satker dengan kegiatan yang terpisah-pisah,'' jelasnya.

Dikatakan, Fraksi Nasdem bukan tidak mendukung kegiatan seremonial tersebut untuk kemajuan Rohul, namun karena anggaran yang dialokasikan sangat besar, dan umumnya bukanlah kegiatan fisik yang bertahan lama, maka pengawasan harusnya lebih ketat.

''Kita tidak ingin uang rakyat yang sudah dialokasikan terbuang sia-sia tanpa jelas capaianya. Apalagi, kabarnya Rohul Expo juga akan menggalang dana pihak ketiga baik untuk peserta perusahaan maupun partisipasi dalam mendukung beberapa kegiatan. Jangan terjadi double anggaran, tapi kegiatannya hanya satu,'' tutupnya. ***