PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar melantik Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun pada hari Senin (25/5/2022) lalu, dan masa jabatan berlaku satu tahun sejak SK dikeluarkan dan dilantik.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang pengangkatan Pj Wali Kota Pekanbaru, pada poin keempat berbunyi masa jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru ‎dan Bupati Kampar paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Setelah satu tahun bertugas, kedua kepala daerah ini akan dilakukan evaluasi oleh Mendagri melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. 

Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk ‎memutuskan apakah kedua PJ tersebut layak untuk diperpanjang masa jabatanya atau digantikan dengan pejabat yang baru.

Zulkarnaen, anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menilai jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru harus diselesaikan dengan satu orang saja atau tidak ada dilakukan pergantian.

"Mau saya gak satu tahun, saya lebih cenderung sampai ada wali kota yang baru di lantik. Karena kalau sedikit-sedikit diganti orang (Pj) belum sempat bekerja," katanya, Sabtu (2/7/2022).

Dikhawatirkan oleh politisi PPP ini jika dilakukan pergantian di setiap tahunnya akan ada mengkotak-kotakkan situasu, baik itu mengkotak-kotakkan sistem kerja.

"Kita mendukung Pj yang sekarang sampai 2024, mungkin saat ini situasi keuangan lagi sulit dan harus banyak menangani sisa kerja wali kota sebelumnya seperti banjir, sampah, infrastruktur dan tunda bayar," jelasnya.

Untuk evaluasi kinerja para bawahannya, itu juga harus dilakukan untuk mendukung kinerja dari Pj Walikota Pekanbaru, jika selama ini ada pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya silahkan dievaluasi.

"Kalau tidak menempatkan seseorang pada ahlinya itu bukan kemunduran, tapi itu kehancuran. Ini harus menjadi patokan sebagai leader atau pemimpin," tutupnya. ***