JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi pernyataan kadernya, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyebut sulit mencari uang halal sebagai anggota DPR. Ia meminta publik untuk tidak memotong konteks pernyataan tersebut karena dinilai disampaikan dalam ruang diskusi yang membahas dana partai politik.

"Selama ini partai tidak diizinkan berbisnis, partai juga nggak mudah untuk bisa mendapatkan bantuan sukarela baik dari pribadi maupun dari korporasi. Di sisi lain, bantuan dari pemerintah masih kecil. Jadi kita mesti meletakkan sesuai konteks pembicaraan," ujar Sarmuji saat dihubungi Inilah.com, sebagaimana dikutip GoRiau.com, Rabu (13/8/2025).

Sarmuji mengakui bahwa pejabat publik memang memiliki batasan dalam mencari penghasilan. Namun, bukan berarti tidak bisa berusaha, asalkan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki.

"Ya memang pejabat publik pasti ada batasannya. Tetapi tidak menghalangi untuk berusaha mencari uang melalui usaha, dengan catatan tidak menjadikan jabatannya sebagai alat untuk mendapatkan uang," jelasnya.

Pernyataan Zulfikar sebelumnya memicu perbincangan publik usai ia menyatakan bahwa menjadi politisi dan mencari uang halal bukan perkara mudah. Hal itu diungkapkan dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (11/8/2025).

"Jangankan di organisasi, di keluarga saja, saya pun ya enggak semuanya terus terang soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Ia juga menegaskan, meskipun sulit, tetap berusaha menjaga tanggung jawab terhadap sumber penghasilan yang ia peroleh. "Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit dalam mungkin kehidupan dunia, tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab," sambungnya.

Zulfikar juga mengungkapkan bahwa persoalan keuangan bukan hanya terjadi di parlemen, tetapi juga ia temukan sejak aktif di organisasi mahasiswa. Saat itu, menurutnya, transparansi keuangan jarang terjadi dan hal itu terbawa hingga ke dunia kerja.

Sebagai legislator dua periode, ia mengaku banyak dibantu pihak-pihak tertentu dalam proses pencalonan. Bahkan, sampai memiliki utang yang masih harus ia lunasi.

"Selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan," ungkapnya.

Ia pun mendukung adanya penambahan sumber pendanaan bagi partai politik, tak hanya dari negara atau korporasi, tetapi juga dari masyarakat secara sukarela. Menurutnya, sistem tersebut telah diterapkan di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris hingga Australia. ***