JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengenai sulitnya mencari uang halal di parlemen merupakan cerminan dari realitas yang terjadi di dalam lembaga legislatif.

"Itu bukan asumsi, tapi beliau mengungkapkan fenomena dan kenyataan yang terjadi di DPR RI," ujar Iwan, Rabu (13/8/2025).

Ia menilai bahwa pernyataan tersebut menggambarkan betapa praktik korupsi telah menyusupi hampir semua proses kerja politik di DPR, mulai dari pembahasan undang-undang, penyaluran dana aspirasi, hingga kegiatan reses.

"Kalau boleh saya terjemahkan, beliau ingin mengatakan hampir di semua lini terjadi praktik koruptif," sambungnya.

Iwan juga menyinggung soal dugaan korupsi yang belakangan mencuat di Komisi XI DPR RI, terutama yang berkaitan dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

"Apalagi baru-baru ini terungkap dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di Komisi XI DPR RI terkait dana CSR," ungkapnya.

Namun, menurut Iwan, dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima, anggota dewan seharusnya bisa hidup berkecukupan tanpa harus melibatkan diri dalam praktik koruptif.

"Sebenarnya kalau mau cari dan ikhlas menerima uang yang halal, saya kira gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR RI itu sudah lebih dari cukup," tegasnya.

Sebelumnya, Zulfikar Arse Sadikin dalam sebuah diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (11/8/2025), mengungkapkan bahwa mencari penghasilan halal sebagai politisi bukan hal mudah.

"Jangankan di organisasi, di keluarga saja, saya pun ya enggak semuanya terus terang soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban," ungkapnya.

Ia menyebutkan, meski berat, dirinya tetap berusaha bertanggung jawab atas setiap penghasilan yang diterima. Zulfikar juga menyoroti bahwa perilaku serupa tak hanya terjadi di parlemen, tapi juga di sektor lain.

"Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit dalam mungkin kehidupan dunia, tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab," jelasnya.

Ia mengaku pengalaman semasa menjadi aktivis mahasiswa ikut memengaruhi pandangannya, terutama karena transparansi anggaran sering kali diabaikan dalam organisasi.

"Itu kita bawa sampai kita bekerja itu," katanya.

Sebagai anggota DPR dua periode, Zulfikar menyebut dana kampanyenya banyak berasal dari bantuan pihak lain dan pinjaman yang harus dikembalikan.

"Selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan," urainya.

Ia pun mendukung wacana penambahan pendanaan partai politik melalui dukungan sukarela dari masyarakat, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara Eropa.

Menurutnya, skema pendanaan semacam itu telah dijalankan di Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, hingga Australia. ***