BENGKALIS, GORIAU.COM - Demo besar-besaran di Bengkalis merembet kemana-mana, termasuk ke persoalan opini seputar demo. Seperti yang pernyataan anggota DPRD Bengkalis asal Bukitbatu, H Azmi Rozali Fatwa yang mengatakan Pulau Bengkalis dirasakan tidak begitu kondusif lagi menjadi ibu kota Kabupaten. Hal ini dirasakan sejak ada demo yang anarkis, premanisme, mafia proyek dan karakter masyarakat yang tidak mendukung pemerintahan yang sah. Karenanya dirinya menyarankan Pemkab mengevaluasi status Bengkalis sebagai ibu kota.

Pernyataan itu ternyata melahirkan masalah baru di Bengkalis, tokoh-tokoh pergerakan yang menolak kepemimpinan Bupati Herliyan Saleh dan Wakil Bupati Suayatno, mengatakan pendapat tersebut sangat disayangkan. Apalagi komentar itu keluar dari seorang tokoh yang juga pernah melakukan aksi demontrasi.

Tudingan demo tersebut anarkis, premanisme dan mafia proyek oleh anggota DPRD asal PKS tersebut, dinilai tidak berdasar dan merugikan banyak kalangan. Sebagai mantan aktifis demonstrasi saat dirinya masih kuliah di Pekanbaru, Azmi RF mestinya tahu betul aksi demo yang dilakukan ribuan masyarakat Bengkalis, belumlah seberapa dibanding dengan aksi yang pernah dilakukannya.

''Kita sayangkan, kok pernyataan seperti itu bisa keluar dari seorang mantan aktivis kampus yang begitu keras saat itu. Kalau saja Pak Azmi melihat langsung aksi demo yang digelar masyarakat Bengkalis dua hari itu, Pak Azmi akan tertawa, karena tidak seberapa dibanding aksi yang pernah dilakukannya saat dirinya memimpin demo,'' ujar tokoh muda Bantan, Ismail, Jumat (28/9/2012).

Menurutnya, aksi demo yang digelar beberapa kali oleh masyarakat Bengkalis dan sejumlah kecamatan lainnya dibenarkan undang-undang. Apalagi aksi tersebut berjalan baik dan lancar, dan hal itu diakui Polres Bengkalis. Hanya memang ada lemparan kecil, saat demo Rabu lalu, tapi hanya berlangsung sekitar dua menit dan dapat dikendalikan aparat keamanan.

''Kalau besok ibukota pindah ke tempat lain, lalu di tempat itu kembali digelar demo apakah akan dipindah juga. Semua orang juga tahu, kondisi kota Bengkalis jauh lebih tenang dan nyaman dibanding dengan daerah lain di Riau. Dan pengakuan itu sering disampaikan para tamu yang datang ke Bengkalis,'' papar Ismail.

Begitu juga soal mafia proyek dan karakter masyarakat yang tidak mendukung pemerintahan yang sah, lagi-lagi tudingan anggota dewan yang dikenal vokal ini dinilai tidak beralasan. Sebelum era Bupati H Herliyan Saleh dan Wakil Bupati H Suayatno, aksi demonstrasi juga sering digelar berbagai kelompok masyarakat. Bupati H Syamsurizal juga pernah di PTUN-kan Lintas Asosiasi Kontraktor Bengkalis.

''Tudingannya harus lebih jelas, siapa yang menjadi mafia proyek, karakter masyarakat yang mana yang anti pemerintahan yang sah. Mestinya Pak Azmi menyampaikan solusi mendesak pemerintah meningkatkan kinerja dan menenangkan masyarakat. Bukan menambah persoalan dengan menuding entah siapa dan terkesan mencari ''kambing hitam'' atas persoalan yang terjadi saat ini,'' tegasnya.

Anggota DPRD Bengkalis, H Azmi Rozali sebelumnya menyatakan keprihatinan atas aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Bengkalis dan menyarankan agar Pemkab Bengkalis segera mengevaluasi status sebagai ibu kota kabupaten.

''Pulau Bengkalis sudah dirasakan tidak begitu kondusif lagi menjadi ibu kota Kabupaten.Hal ini dirasakan sejak ada demo yang anarkis, premanisme, mafia proyek dan karakter masyarakat yang tidak mendukung pemerintahan yang sah. Saya sarankan Pemkab mengevaluasi status Bengkalis sebagai ibu kota,'' ungkap Azmi saat itu. (jfk)