PEKANBARU – Ketika Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengerjakan drainase di Gang BTN Yepupa, Jalan Merpati Sakti, Kecamatan Binawidya, warga sempat menaruh harapan. Setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan banjir dan genangan, mereka membayangkan pekerjaan itu akan menjadi titik awal penyelesaian masalah.

Namun hampir sebulan berlalu, harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan.

Genangan air yang sebelumnya menjadi keluhan utama warga tidak kunjung hilang. Bahkan menurut sejumlah warga, kondisinya justru memburuk sejak pekerjaan dimulai. Air kini bertahan lebih lama, berwarna kehijauan, ditumbuhi lumut, dan menimbulkan bau tak sedap. Di beberapa titik, genangan terlihat seperti kolam yang sengaja dipelihara, bukan jalan lingkungan yang seharusnya menjadi akses utama warga.

"Kalau dulu memang banjir, tapi setelah hujan reda air masih ada jalan keluarnya. Sekarang rasanya malah lebih lama surut. Air seperti terjebak," kata Muhammad Syafei, warga Gang BTN Yepupa, Jumat (12/6/2026).

Keluhan warga bukan lagi sekadar soal jalan yang tergenang. Persoalan itu kini mulai merembet ke aktivitas sehari-hari dan kondisi ekonomi masyarakat.

Salah satu rumah kos di kawasan tersebut disebut sudah kehilangan seluruh penghuninya. Para penyewa memilih pindah karena tidak lagi nyaman tinggal di lingkungan yang setiap hari dikelilingi genangan air.

Bagi warga yang tetap bertahan, rutinitas sederhana seperti keluar rumah, mengendarai sepeda motor, atau membuang air dari saluran rumah menjadi persoalan tersendiri.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah warga terpaksa menutup saluran pembuangan rumah mereka. Bukan karena saluran itu rusak, melainkan karena air dari luar justru meluap masuk kembali ke lingkungan rumah.

Kondisi yang semestinya mengalirkan air keluar justru berbalik arah.

"Air dari luar masuk ke saluran rumah. Jadi saluran kami tutup supaya tidak meluap ke dalam pekarangan," ujar seorang warga.

Ironisnya, situasi itu terjadi ketika proyek drainase sedang berjalan.

Di lapangan terlihat parit-parit yang dibongkar, badan jalan yang dipotong, serta sejumlah pekerja yang masih melakukan pengecoran. Namun hingga kini warga mengaku belum melihat hasil yang menunjukkan bahwa persoalan utama, yakni pembuangan air, benar-benar sedang diselesaikan.

Yang lebih mengherankan, proyek tersebut berlangsung tanpa papan informasi.

Tidak ada plang proyek yang menjelaskan siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai kontraknya, kapan pekerjaan dimulai, kapan harus selesai, hingga dari mana sumber anggarannya.

Padahal proyek itu dikerjakan di tengah permukiman padat yang terdampak langsung oleh pekerjaan tersebut.

Akibatnya, warga hanya bisa menerka-nerka.

Mereka tidak tahu apakah pekerjaan itu akan selesai dalam hitungan minggu atau bulan. Mereka tidak tahu apakah proyek tersebut merupakan pekerjaan darurat atau proyek yang telah melalui perencanaan matang. Mereka bahkan tidak mengetahui perusahaan mana yang bertanggung jawab apabila pekerjaan tersebut gagal menyelesaikan persoalan.

"Kami tidak tahu ini proyek siapa. Tidak ada papan proyek. Tidak ada informasi apa pun. Yang kami lihat cuma digali, dicor, terus air tetap tergenang," kata Syafei.

Beberapa warga bahkan mengaku telah mencoba bertanya kepada para pekerja di lapangan. Namun jawaban yang mereka terima justru menimbulkan pertanyaan baru.

Menurut Syafei, sebagian pekerja mengaku hanya menjalankan instruksi teknis dan tidak mengetahui secara rinci tujuan akhir pekerjaan tersebut.

"Waktu ditanya ini sebenarnya mau dibuat seperti apa, mereka bilang tidak tahu juga. Mereka hanya disuruh bongkar parit dan ngecor," ujarnya.

Bagi warga, kondisi itu sulit dipahami.

Menanggapi ini, Anggota DPRD Pekanbaru dari Komisi IV, Zulkardi katakan hal ini telah menyalahi peraturan. Hematnya, suatu proyek haruslah disertai dengan papan informasi. Tujuannya agar transparansi dapat terjadi. Sehingga baik itu masyarakat dan pemerintah dapat sama-sama mengawasi.

"Seharusnya ada ya (papan informasi), lagipula itukan pengerjaan pemerintah bukan pribadi punya," jelasnya.

Sebab proyek pemerintah bukanlah pekerjaan yang lahir dalam semalam. Sebelum tender dilaksanakan, semestinya sudah ada gambar perencanaan, analisis lapangan, target pekerjaan, hingga simulasi aliran air yang akan dibangun.

Namun yang dirasakan warga justru sebaliknya. Semakin lama pekerjaan berlangsung, semakin besar pula ketidakpastian yang mereka rasakan.

Mereka tidak mengetahui arah pembuangan akhir air. Mereka tidak mengetahui apakah saluran yang dibangun nantinya mampu menampung debit air saat hujan. Mereka juga tidak mengetahui apakah pekerjaan yang sedang berlangsung merupakan solusi permanen atau hanya penanganan sementara.

Padahal ukuran keberhasilannya sangat sederhana.

Bukan panjang drainase yang dibangun. Bukan jumlah beton yang dicor. Bukan pula berapa alat berat yang diturunkan.

Ukuran keberhasilannya hanya satu: apakah air yang selama ini menggenang bisa mengalir atau tidak.

Berdasarkan informasi internal yang diterima Goriau, pada kawasan tersebut nantinya akan menumpangkan aliran drainasenya pada perencanaan embung atau waduk yang berada di Universitas Riau (Unri). Namun pengerjaan embung tersebut masih direncanakan pada tahun 2027 nantinya. Sehingga bila sesuai rencana, maka berarti masyarakat yang berada di Gang BTN Yepupa harus terpaksa menerima kondisi tersebut dalam rentang waktu yang cukup lama.

Goriau telah mencoba untuk menghubungi pihak PUPR melalui Kepala Dinas Edward Riansyah semenjak satu bulan yang lalu. Namun pesan yang dikirimkan tak pernah terbalas.

Disisi lain, Camat Binawidya Muhammad Zaid Riadi saat ditanyakan permasalahan ini hanya mengatakan agar dapat mengirimkan dimana lokasi permasalahannya dan dapat menghubungi TRC 112 Pekanbaru Aman.

Dihubungi secara terpisah melalui WhatsApp pribadinya, Ketua RW 04 Kelurahan Simpang Baru, Sumijan, mengakui persoalan genangan di kawasan tersebut memang sudah lama terjadi. Namun menurut dia, perubahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan turut memengaruhi pola aliran air.

Ia menyebut pemerintah kota sebenarnya telah mengetahui persoalan tersebut dan pekerjaan yang sedang berlangsung merupakan bagian dari upaya penanganan.

Meski demikian, ia memahami keresahan warga yang mulai mempertanyakan efektivitas pekerjaan di lapangan.

Apalagi hingga kini genangan masih bertahan dan dampaknya terus dirasakan masyarakat.

"Mohon bersabar, ini sedang dikerjakan proyeknya. Mengenai kenapa tidak ada papan informasi saya juga kurang tau," ujarnya.

Kasus BTN Yepupa pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang drainase yang tersumbat atau air yang tidak mengalir.

Persoalan ini memperlihatkan jurang antara proyek yang dikerjakan pemerintah dan harapan masyarakat yang menunggu hasilnya.

Warga tidak meminta proyek bernilai miliaran rupiah. Mereka juga tidak menuntut pembangunan yang megah.

Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilalui tanpa harus menerobos genangan, lingkungan yang tidak berbau, saluran yang berfungsi sebagaimana mestinya, serta kepastian bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung memang akan menyelesaikan masalah.

Namun hampir sebulan setelah alat berat datang dan pekerjaan dimulai, yang mereka dapatkan justru sebaliknya: genangan yang lebih lama surut, lingkungan yang semakin kumuh, serta proyek yang berjalan tanpa informasi yang jelas.

Jika kondisi ini terus berlanjut, pertanyaan yang akan muncul bukan lagi mengapa kawasan itu banjir.

Melainkan mengapa sebuah proyek yang diklaim sebagai solusi justru membuat warga merasa persoalannya semakin berat daripada sebelumnya. ***