PEKANBARU – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Riau menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tahunannya di Hotel Pangeran, Sabtu (21/6/2025). Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi dan penguatan komitmen antarpelaku industri penyedia layanan internet di Riau, dalam menjawab tantangan bisnis serta memperkuat sinergi dengan pemangku kebijakan.

Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Riau, Trio Gunawan, mengatakan bahwa Rakerwil merupakan amanah organisasi yang digelar setiap tahun untuk membahas berbagai aspek strategis dunia usaha jasa internet. Termasuk di dalamnya penyampaian aspirasi dari anggota, pembahasan standar harga, hingga pemetaan langkah-langkah mendukung pemerataan internet di wilayah blank spot.

"Kita berharap pelaku usaha di Riau satu visi, agar bisnis berjalan lancar tanpa gangguan atau persaingan harga yang tidak sehat. Kami ingin membangun ekosistem yang sehat, kompetitif, dan tetap mengutamakan pelayanan maksimal ke masyarakat," kata Trio saat diwawancara.

Sejak dibentuk pada 2011, APJII Riau telah berkembang menjadi rumah bersama bagi 53 perusahaan penyedia jasa internet, dengan sebaran anggota mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota. Sebanyak 26 di antaranya berbasis di Pekanbaru, sementara sisanya tersebar di daerah seperti Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Bagan Batu.

"Melalui Rakerwil ini, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil APJII Riau tidak hanya memperkuat industri, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi dan visi yang sejalan, kami optimistis internet yang merata dan berkualitas akan terwujud di seluruh Riau," tutup Trio.

Rakerwil tahun ini juga menghadirkan Plt. Kepala Balai Monitor SFR Kelas 1 Pekanbaru, Toni Notito, mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam memperkuat infrastruktur internet yang berkualitas dan merata, sebagai penopang utama pembangunan daerah.

“Jasa internet berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Kita ingin mendorong kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ujar Toni.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah upaya memperluas cakupan layanan internet ke desa-desa yang masih tergolong blank spot. Berdasarkan data terakhir, sekitar 15% wilayah di Riau masih belum terjangkau layanan internet yang memadai.

APJII Riau juga menyelaraskan arah kebijakan nasional, termasuk mengenai moratorium izin baru bagi penyedia layanan internet di Kota Pekanbaru, guna menjaga iklim persaingan tetap sehat dan berimbang.

Koordinator Bidang Hukum dan Kewilayahan APJII Riau, Tigor Johnson, menambahkan bahwa forum Rakerwil memberi ruang bagi anggota untuk saling bertukar pengalaman dan memahami dinamika regulasi yang terus berkembang. “Kita jarang berkumpul karena jarak antardaerah di Riau cukup jauh. Di sinilah kesempatan untuk berdiskusi dan menyamakan langkah bersama,” ujarnya.

Dengan komitmen kolaboratif yang kuat dan semangat menyatukan visi, APJII Riau menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kemajuan digital di Bumi Lancang Kuning. ***