PEKANBARU, GORIAU.COM - Belasan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Provinsi Riau melakukan demo ke Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/3/2014). Mereka menuntut agar Gubernur Riau, H Annas Maamun mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Mereka memprediksi bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang terindikasi terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sementara biaya untuk penanggulangannya sangat besar.

"Pemprov Riau bertanggung jawab atas semua perusahaan terkait. Pak Gubernur dan bupati/walikota berhak menegur dan mencabut izin perusahaan terkait," kata Koordinator Lapangan, Bherry Tinanto dalam aksinya.

Pagar Kantor Gubernur Riau berusaha diterobos hingga akhirnya Satpol PP Riau yang berjaga membuka pintu gerbang. Setelah hampir setengah jam menunggu, akhirnya mereka disambut Kabid Pemantauan Kesbang Pol Provinsi Riau, Hermansyah.

Dirinya menyambut baik aspirasi yang disampaikan Sapma PP Provinsi Riau. Karena memang bahaya asap di Riau terus berlangsung setiap tahunnya. Namun disampaikannya, Pemda terus berkoordinasi dan bekerja keras dengan Pemerintah Pusat untuk menangani bencana menahun ini.

"Jika dikatakan pemprov tidak peduli, mungkin itu salah. Tetapi jika ada kekurangan dalam penanganannya itu mohon dimaklumi. Saat ini semua tim juga sudah berjalan," ujar Hermansyah.

Dilanjutkannya, aspirasi ini nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Riau, H Annas Maamun. "Mungkin kami tidak bisa memuaskan teman-teman, namun kami akan sampaikan aspirasi ini kepada Pak Gubernur Riau nantinya," terang Hermansyah.

Belasan pendemo akhirnya membubarkan diri setelah sebelumnya mengancam jika tidak ada pejabat yang menyambut, mereka akan bertahan di sana dan berani mendirikan kemah atau tenda di Kantor Gubernur Riau.***