PEKANBARU - Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau sepanjang tahun anggaran 2025 mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp8.302.051.779.230,45. Angka tersebut setara dengan 87,64 persen dari total target pendapatan yang dipatok melampaui angka Rp9,4 triliun.

Rincian postur anggaran ini dibeberkan secara transparan oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam sidang paripurna penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Kamis (2/7/2026). Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto.

Dari total realisasi pendapatan tersebut, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang dana segar sebesar Rp4.222.000.000 atau mencapai 41,77 persen dari alokasi awal. Sementara itu, pendapatan transfer menunjukkan performa cemerlang dengan realisasi Rp4.425.000.000 yang menyentuh angka 98,7 persen dari target.

"Demikian postur umum laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau," ujar SF Hariyanto saat merinci angka-angka di hadapan para wakil rakyat.

Beralih ke sektor pengeluaran, realisasi belanja daerah menyentuh angka Rp8.031.071.848. Komposisi pengeluaran ini didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp5.981.000.000 yang mencapai 88,51 persen dari pagu anggaran. Belanja modal menyerap dana sebesar Rp773.290.293.000 atau 70,73 persen, disusul belanja transfer dengan realisasi 79,7 persen.

Satu hal yang menarik dari laporan ini adalah pos Belanja Tak Terduga (BTT). Dari ketersediaan anggaran sebesar Rp20.136.304.247, pemerintah daerah sama sekali tidak melakukan penarikan sehingga realisasinya tercatat di angka 0 persen.

Pada sektor pembiayaan daerah, realisasi tercatat sebesar Rp21.763.515.000. Pemaparan data yang rinci ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh kepada legislatif dalam mengkaji kualitas penyerapan anggaran selama satu tahun ke belakang. ***