JAKARTA – Meski dunia kian bergerak cepat ke arah digital, ribuan desa di Indonesia masih hidup dalam keterisolasian internet. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan masih ada 2.333 desa yang belum terkoneksi jaringan internet hingga kini.

"Angka ini target yang masuk akal untuk diselesaikan, asal semua pihak mau bergandengan tangan," kata Meutya dalam upacara Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

Dari jumlah itu, sebanyak 2.017 desa sama sekali belum merasakan layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa kawasan ladang dan nonpermukiman. Meutya menegaskan bahwa persoalan ini harus dijawab dengan peningkatan konektivitas nasional agar mampu menyentuh 80 persen populasi.

Ia menyinggung kembali semangat Angkatan Muda Perusahaan Telepon dan Telegraf (AMPTT) yang pada 27 September 1945 berhasil mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke dunia. "Hari ini perjuangan belum selesai. Tantangan kita adalah memastikan desa-desa di Indonesia tidak tertinggal dalam arus digitalisasi," ujarnya.

Menurut Meutya, langkah strategis yang harus diprioritaskan adalah memperluas jaringan fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4 persen. Infrastruktur telekomunikasi berdaulat, katanya, bukan hanya mendukung konektivitas, tetapi juga memperkokoh pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik.

“Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan pertumbuhan ekonomi perlu didorong hingga delapan persen, dan itu hanya bisa dicapai jika digitalisasi benar-benar menjadi motor penggerak,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perusahaan telekomunikasi besar dan asosiasi industri ICT menandatangani deklarasi percepatan digitalisasi. Komitmen itu datang dari PT Telkom Indonesia Tbk, Telkomsel, Indosat, XL Smart, Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, hingga berbagai asosiasi seperti Mastel, APJII, dan APJATEL.

Namun, di balik janji kolaborasi tersebut, jutaan warga desa masih menunggu kapan mereka bisa terhubung dengan dunia digital. Ketiadaan internet bukan hanya soal akses komunikasi, tetapi juga menyangkut pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik. ***