PEKANBARU – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau mendesak seluruh pemegang konsesi untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini merespons tingginya indikasi fenomena El Nino pada Juli hingga September 2026 yang mengancam wilayah bergambut dengan kekeringan ekstrem.

Kondisi Provinsi Riau tergolong sangat rawan karena hampir setengah dari total daratannya merupakan hamparan lahan gambut yang dilengkapi lebih dari 13 ribu kilometer kanal. Penurunan curah hujan mempercepat pengeringan gambut, terutama saat tinggi muka air menyentuh angka di bawah ambang batas aman 80 sentimeter. Fase krusial pencegahan ini berlangsung mulai Mei hingga awal Juni sebelum puncak kemarau melanda.

"Para anggota APHI sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sudah mempunyai Sarana Prasarana (Sarpra) Damkarhutla sesuai peraturan yang tertuang dalam P.32. Semua anggota APHI kami imbau melakukan pencegahan dan antisipasi secara maksimal," ungkap Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, SE MM, saat Apel Siaga Pencegahan Karhutla di lapangan Pertamina Hulu Rokan, Rumbai, Sabtu (25/4/2026).

Muller mengingatkan pengusaha hutan wajib melakukan patroli rutin di tapak dan mengelola sumber daya air berbasis prediksi iklim. Pemanfaatan teknologi mitigasi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga diperlukan untuk menjaga kelembapan lingkungan secara tepat sasaran. Tidak sekadar teknis, edukasi di tingkat tapak bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) harus berjalan masif dan berkelanjutan.

Ancaman Kemarau Tujuh Bulan

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), durasi musim kemarau tahun ini berpotensi membentang hingga tujuh bulan. Kondisi ini jauh lebih panjang dibandingkan kemarau tahun 2025 yang hanya berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan.

Apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjadi rangkaian persiapan awal penanggulangan karhutla skala nasional. Pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah rawan yang selama ini belum terpantau, sementara perusahaan konsesi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit didorong aktif menghidupkan kembali brigadir api.

Hanif menyoroti besarnya beban operasional jika karhutla gagal dicegah sejak dini. Ketidakpastian geopolitik global yang memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan membuat upaya pemadaman semakin menguras anggaran.

"Jika tidak siap, biaya pemadaman akan jauh lebih besar, apalagi dengan kenaikan harga BBM. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama," urai Hanif.

Koordinasi intensif antara aparat TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun organisasi perangkat daerah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan berwujud langkah operasional konkret di lapangan untuk mencegah meluasnya titik api. (rls)