PEKANBARU – Kasus peredaran narkotika yang meresahkan warga Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Peristiwa yang sempat menyedot perhatian di media sosial tersebut memicu gerakan besar-besaran untuk memperkuat barisan pemberantasan barang haram di wilayah Riau.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menilai insiden tersebut merupakan peringatan nyata bahwa kejahatan narkotika adalah ancaman yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Upaya memutus mata rantai sindikat ini dipastikan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi aparat penegak hukum.

"Kita ketahui bahwa kejadian kemarin di Panipahan adalah wake up call membangunkan kita semua. Ini adalah tanggung jawab bukan hanya dari pemerintah, Pangdam, Kapolda dan seluruh jajarannya tetapi tanggung jawab bersama," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, di Halaman Kantor Gubernur Riau, Sabtu (25/4/2026).

Sebagai tindak lanjut dari keresahan masyarakat, Satgas Antinarkoba yang telah terbentuk akan mengoptimalkan kinerjanya melalui sebuah pusat kendali gabungan. Posko ini dirancang untuk menyatukan kekuatan dari berbagai elemen dalam menindak jaringan pengedar secara terintegrasi.

"Setelah ini Satgas Antinarkoba Riau yang telah dibentuk bersama-sama, seluruh stakeholder terkait membuat satu posko. Kemudian kegiatan yang kita lakukan kolaboratif, dari upaya preemtif, preventif sampai upaya penegakan hukum," tambahnya.

Strategi perlawanan ini membidik akar permasalahan dengan membangun kesadaran sejak dini di lingkungan pendidikan. Guru dan generasi muda dilibatkan secara aktif agar memiliki daya tangkal terhadap bujuk rayu sindikat narkotika.

"Preemtif dan preventif dari dinas pendidikan, kepala sekolah, hingga seluruh ketua OSIS terus memberikan edukasi pemahaman agar seluruh masyarakat paham dan memiliki kesadaran kolektif," urainya.

Selain sektor pendidikan, pengawasan juga diperluas hingga ke akar rumput dengan merangkul kelompok masyarakat dan pekerja lapangan. Keterlibatan publik ini akan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas program perlindungan di lingkungan sosial.

"Kemudian dari skema lain, ada dari komunitas-komunitas masyarakat, pelaku usaha, ojek online dan seluruhnya bergerak serentak. Nanti satu bulan atau secara periodik kita melakukan evaluasi," jelasnya.

Pembentukan pasukan khusus gabungan ini difungsikan sebagai mesin penggerak utama dalam membasmi peredaran zat adiktif. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan warga menjadi benteng pertahanan utama menghadapi daya rusak kejahatan narkotika.

"Jadi pembentukan satgas adalah sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bahwa semuanya bergerak serentak," ungkapnya. ***