PONDASI – ekonomi Riau menjelang tahun 2026 cukup kuat untuk menopang tema besar “konsumsi dan ekspor yang melampaui tekanan fiskal”. Menutup 2025, pertumbuhan ekonomi Riau diproyeksikan berada di kisaran 4,6–4,9 persen, didorong terutama oleh ekspor CPO dan produk turunannya yang tetap menjadi mesin utama perekonomian daerah.

Secara konsep export-led growth, hal ini menunjukkan bahwa sektor eksternal Riau telah menjadi motor pertumbuhan yang efektif dan berdaya saing di pasar global, bahkan ketika fiskal daerah sedang menghadapi tekanan.Di tingkat global, tahun 2026 diperkirakan berlangsung dalam situasi yang lebih stabil, dengan inflasi dunia yang mulai mereda dan aktivitas perdagangan internasional yang kembali menguat. Bagi Riau yang sangat bergantung pada komoditas, stabilitas ini menjadi peluang karena membantu menjaga harga minyak sawit dan komoditas utama lainnya pada tingkat yang relatif menguntungkan dan lebih mudah diprediksi, sehingga mendukung ekspor dan pendapatan pelaku usaha lokal.

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama PDRB Riau dan menjadi kanal utama penyaluran manfaat pertumbuhan ekonomi ke masyarakat. Karena itu, menjaga daya beli menjadi sangat penting, terlebih setelah 2025 diwarnai tekanan inflasi dari sisi biaya logistik akibat gangguan infrastruktur di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang meningkatkan ongkos angkut barang ke Riau. Jika tekanan biaya ini dapat dikendalikan, konsumsi berpeluang tetap tumbuh positif dan menjadi penyeimbang ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.

Gangguan logistik 2025 sebenarnya dapat diubah menjadi momentum perbaikan struktural yang justru memperkuat konsumsi dan ekspor dalam jangka menengah. Rehabilitasi koridor Lintas Sumatera, pembangunan jalur bypass, dan penguatan pelabuhan yang diprioritaskan dalam belanja modal akan menurunkan biaya logistik secara bertahap. Penurunan biaya distribusi ini bukan hanya meredakan inflasi, tetapi juga menurunkan biaya produksi dan memperkuat daya saing harga barang dari Riau baik di pasar domestik maupun ekspor.

Tekanan terbesar justru datang dari sisi fiskal, bukan dari sisi aktivitas riil. Hingga November 2025, pendapatan APBD tercatat terkontraksi sekitar 10,31 persen secara tahunan, sementara PAD turun 4,61 persen dan pendapatan transfer turun 11,58 persen, yang menunjukkan tekanan serius di sisi penerimaan daerah. Pada saat yang sama, belanja daerah juga turun 19,88 persen dengan kontraksi belanja modal mencapai sekitar 47,01 persen, sehingga Riau mencatat surplus APBD bukan karena kinerja pendapatan yang kuat, tetapi karena belanja yang berjalan lambat.

Dalam konteks tekanan fiskal tersebut, APBD 2026 yang diproyeksikan sekitar Rp8,25 triliun menjadi instrumen kunci yang harus digunakan secara lebih tepat sasaran. Reprofiling belanja dari pos yang kurang produktif menuju infrastruktur logistik, pendidikan vokasi, dan dukungan investasi sektor riil dapat mengompensasi lemahnya kapasitas fiskal dengan cara mendorong konsumsi dan investasi swasta, sehingga perekonomian tetap bergerak meskipun ruang fiskal relatif terbatas.

Ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang cenderung menurun seiring turunnya produksi lapangan minyak matang mempersempit ruang fiskal tradisional Riau. Namun, dinamika ekonomi di Pekanbaru sebagai pusat jasa dan aktivitas ekonomi modern, serta kawasan industri seperti Dumai dan Pelalawan, membuka peluang penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor nonkomoditas, misalnya jasa logistik, perdagangan modern, jasa kesehatan, dan ekonomi kreatif, tanpa harus menekan konsumsi secara berlebihan.

Dari sisi moneter, data menunjukkan adanya ekspansi jumlah uang beredar di Riau pada Oktober 2025, yang dapat menjadi potensi dukungan likuiditas bagi sektor riil sepanjang diimbangi dengan pengendalian inflasi yang efektif. Koordinasi antara kebijakan fiskal daerah, kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam menjaga harga pangan strategis menjadi kunci agar likuiditas yang bertambah tidak berubah menjadi inflasi tinggi, tetapi justru menguatkan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan.

Dalam kerangka tersebut, kombinasi konsumsi yang terjaga, ekspor yang kuat, dan perbaikan logistik berpeluang besar untuk melampaui tekanan fiskal yang dihadapi Riau pada tahun 2026. Jika belanja modal dipercepat, basis PAD nonkomoditas diperluas, dan kebijakan harga dikelola dengan baik, maka Riau dapat mempertahankan pertumbuhan di kisaran atas dan secara realistis mendorong ekonomi menuju angka di atas 5 persen, meskipun fiskal daerah sedang dalam masa penyesuaian. ***

Penulis adalah staf pengajar di Universitas Riau, tinggal di Pekanbaru.