TELUKKUANTAN - Guru bantu di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengaku resah dengan adanya pungutan yang dilakukan Forum Guru Bantu. Terlebih, pungutan itu disertai dengan pengumpulan berkas-berkas.

"Pungutan ini sudah berulang kali dilakukan, mereka mengiming-imingi kami dengan PNS. Ternyata, hal itu tidak diketahui oleh dinas," ujar seorang guru bantu yang tak ingin disebutkan namanya kepada GoRiau.com, Senin (16/1/2017).

Menurut pria itu, guru bantu diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas, dimulai dari ijazah terakhir dan SK awal hingga SK terakhir. "Kemudian, mereka memungut uang senilai Rp50 ribu per kepala."

"Katanya untuk mengirim berkas ke Jakarta. Anehnya, pengumpulan berkas ini tidak diketahui oleh dinas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Bantu Kuansing, Abdul Mutalib menegaskan tidak ada paksaan dalam iuran uang tersebut.

"Kita ini kan organisasi, tentu ada iuran. Itu sukarela, tak ada paksaan. Sudah beberapa kali pertemuan, banyak yang mengumpulkan berkas dan banyak juga yang tak membayar," ujar Abdul secara terpisah.

Ia menegaskan, iuran tersebut dipergunakan untuk biaya mengantar berkas ke Jakarta. "Semua kan butuh biaya, kendati ada iuran dari anggota, lebih banyak uang kami yang habis."

Sesuai dengan arahan forum provinsi, lanjut Abdul, semua berkas dibuat rangkap tiga. Dua rangkap dikirim ke pemerintah pusat. Sedangkan satu rangkap ditinggal di forum provinsi.

"Forum ini ada strukturnya dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten. Gunanya, untuk mendukung revisi ASN. Data ini sangat diperlukan oleh pusat agar DPR RI segera mengerahkan revisi ASN," papar Abdul.

Menurutnya, persoalan ini sudah disampaikan kepada Bupati Kuansing dan Dinas Pendidikan Kuansing. Pemerintah mendukung forum yang memperjuangkan nasib guru bantu dan honorer tersebut.

"Pulang dari Jakarta, saya langsung lapor ke Bupati Kuansing dan Disdik Kuansing. Mereka minta kita mengakomodir. Kalau yang tak mau, ya sudah. Tak ada paksaan. Ini kan perjuangan, tentu hasilnya belum diketahui. Perlu diingat, kalau seandainya revisi ASN berhasil dan ternyata Kuansing tak mendukung, kan malu kita," terang Abdul.

Pengumpulan berkas untuk mendukung revisi ASN dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Targetnya, jika revisi UU ASN disahkan seluruh honorer diangkat menjadi CPNS.

"Hingga saat ini, sudah ada 560 guru yang mengumpulkan berkas untuk mendukung revisi UU ASN. Jadi, uang itu untuk mengirim berkas dan siapa pun mau pergi, silahkan," tutup Abdul. *** #KUANSING