PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengakui progres pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT) masih rendah. Pasalnya, pembangunan secara fisik untuk proyek yang sudah masuk proyek strategis nasional ini belum berjalan.

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa proses administrasi untuk pembangunannya sudah selesai. Termasuk pembebasan lahan dan perizinan lain terkait pembangunan KIT.

"Kalau soal perizinan dan segala macam sudah selesai. Tinggal lagi proses investasi masuk. KIT ini sekarang tidak lagi strategis pemerintah daerah, bukan lagi, hanya strategis pak walikota atau pak gubernur, ini sudah menjadi strategis pemerintah pusat yaitu presiden," ujarnya, Kamis (12/5/2022).

Ia menjelaskan, KIT yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) ini merupakan salah satu rencana aksi pemulihan ekonomi pasca pandemi di sektor kawasan industri baru. Dimana, KIT masuk dalam 14 kawasan industri baru yang ada di Sumatera.

"Ini baru proses administrasi, begitu juga calon investor, ada yang PMA dan PMDN. Kalau yang PMA itu kemarin, calon investor yang berminat itu mereka sudah proses untuk skrining di Jaksa Agung," ujarnya.

Menurutnya, jikapun ada oknum yang masih menyinggung permasalahan lahan, Firdaus mengimbau agar warga tidak lagi mengganggu proyek tersebut. Karena pengamanan wilayah itu berada di kejaksaan agung.

"Masyarakat yang mengganggu kita imbau, apalagi yang tidak punya kompetensi, cuma hanya spekulasi saja, kita imbau dengan lembut-lembut saja, ini kalau strategis nasional, ketua pengamanannya itu adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung tentu turunnya ke Jaksa tinggi, Jaksa tinggi ke Jaksa negeri. Artinya hanya persuasif saja," pungkasnya. ***