PEKANBARU – Anggota DPR RI Dapil Riau 2, Syahrul Aidi Maazat menilai pengumuman pembukaan kembali kran ekspor buah sawit merupakan hal yang biasa-biasa saja, dan mestinya dilakukan jauh-jauh hari.

Sebab, kata Politisi PKS ini, pembukaan ekspor minyak goreng ini tidak menyentuh substansi masalah kisruh minyak goreng yang terjadi. Setidaknya, masalah industri minyak goreng ini ada pada sektor perizinan, monopoli usaha, dan pengembangan biodiesel.

"Substansi kisruh minyak goreng saat ini bukan soal kran ekspor. Namun justru kita melihat pada perizinan, monopoli usaha hingga hilirisasi kelapa sawit seperti biodiesel. Kita melihat pemerintah lamban," ujarnya baru-baru ini.

Saat ini momentum yang tepat kata Syahrul Aidi untuk menyentuh substansi persoalan itu. Saatnya izin dibuka seluas-luasnya. Industri kelapa sawit dan turunannya hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

"Pemerintah segera buka kran perizinan industri minyak goreng. Dan khususnya oleh BUMN dan BUMD," tegas alumni Al Azhar ini.

Jumlah lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh BUMN yaitu mencapai 9,2 persen. Terbesar. Namun sayang BUMN tak ada mengelola hilirnya.

"Bukan BUMN saja yang berpotensi, tapi banyak daerah yang siap mengelola industri ini jika diberi kepercayaan dalam bentuk perizinan. BUMN dan BUMD nantinya diharapkan mampu mengendalikam pasar sehingga persoalan seperti saat ini tak terjadi lagi." ungkapnya optimis. ***