JAKARTA -- Aksi Ajun Inspektur Dua (Aipda) MP Ambarita dan sejumlah polisi yang ngotot memeriksa ponsel seorang pemuda dengan dalih mengecek identitas mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak setelah beredar luas di media sosial.

Dikutip dari suara.com, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, menyarankan pemuda yang dipaksa polisi untuk menyerahkan telepon selulernya itu membuat laporan ke Propam agar tindakan aparat kepolisian yang bersikap arogan itu dapat diperiksa.

''Saya sarankan lapor ke Propam Presisi agar Propam dapat melakukan pemeriksaan,'' kata Poengky kepada Suara.com, Senin (18/10/2021).

Aksi anggota polisi yang ngotot memeriksa isi ponsel pemuda yang viral di aplikasi TikTok hingga Twitter itu merupakan tayangan yang ada dalam program televisi swasta. Terkait tindakan itu, Poengki pun mempertanyakan sikap arogansi aparat polisi yang hendak menyita HP pemuda itu.

Dia menjelaskan, anggota kepolisian tidak diperkenankan bersikap arogan, main ambil handphone milik seseorang tanpa dasar hukum dan surat perintah.

Bahkan, kata dia, di dalam KUHAP saja, penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan kejahatan mesti dengan izin pengadilan.

''Polisi di video TikTok tadi dalam kapasitas apa mengambil HP?'' tanya Poengky.

''Tetap kedepankan profesionalitas. Jaga sopan santun dan jangan menunjukkan arogansi. Polisi itu tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan Harkamtibmas,'' katanya.

Melanggar Privasi

Sementara anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, tindakan Ambarita dan polisi lain telah melanggar hak privasi warga.

''Ya itulah yang tadi soal oknum patroli kemudian memeriksa HP, saya kira itu sudah melanggar privasi,'' kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Menurut Arsul, Propam Mabes Polri perlu menindaklanjuti ulah Ambarita beserta polisi lain setelah viralnya kasus pemaksaan memeriksa ponsel warga itu. 

Arsul mengatakan, bila perlu diproses secara pidana, jika memang ada unsur pidana yang ditemukan dalam pelanggaran privasi.

''Saya ingin itu Propam menyelidiki dan lagi lagi seperti yang saya sampaikan kalau perbuatan itu ada unsur pidana ya harus diproses pidana berdasarkan apa? Mungkin Undang-Undang Telekomunikasi, UU ITE saya belum tahu persis seperti apa? Atau mungkin melalui KUHP biasa,'' kata Arsul.

Video aksi arogan Aipda Ambarita beserta sejumlah anggota polisi menyita dan memeriksa handphone milik pemuda saat melakukan razia tersebut disiarkan melalui program televisi swasta dan diunggah ulang di aplikasi media sosial TikTok hingga Twitter.

Dalam kicauan akun Twitter @xnact, dia menyoroti tindakan oknum anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Aipda Ambarita. 

''Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan pak pol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia?'' kicau @xnact pada Sabtu (16/10/2021).

Pemilik handphone itu sendiri, dalam video itu terlihat tak terima handphonenya disita dan diperiksa. Sebab dia merasa itu ranah privasinya dan polisi tak memiliki hak untuk membuka. Terlebih dia juga merasa tidak melakukan suatu tindakan pidana.

Perdebatan pun terjadi. Aipda Ambarita alih-alih mencoba menjelaskan, justru dengan nada ngotot mengklaim jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik pemuda tersebut.***