PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi, merespons polemik pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan DPRD Pekanbaru. Politisi PDIP tersebut menegaskan, jika ada pihak yang keberatan, kendaraan tersebut dipersilakan untuk diambil kembali.

"Tidak ada masalah, silakan diambil kembali. Saya masih memiliki kendaraan pribadi yang cukup untuk menunjang tugas kenegaraan dan kemasyarakatan," ujarnya, Jumat (29/3/2025).

Dikky yang juga putra pertama senior PDIP, Suryadi Khusaini, menyayangkan kegaduhan yang muncul akibat pengadaan mobil dinas berupa Sedan Honda Accord itu. Pimpinan DPRD Pekanbaru dituding tidak peka di tengah kondisi defisit anggaran.

Ia menjelaskan, pengadaan mobil dinas tersebut bukanlah keputusan mereka, melainkan sudah diusulkan dalam APBD Pekanbaru 2024 sebelum dirinya dan pimpinan lainnya menjabat.

"Kami tidak tahu-menahu soal proses pengadaan karena itu bukan masa kami. Jika mau tahu detailnya, silakan tanya langsung ke Sekwan. Jangan menimbulkan kegaduhan. Menurut saya, urusan mobil dinas ini tidak terlalu penting," tegasnya.

Dikky menambahkan, pengadaan kendaraan jabatan bagi pimpinan DPRD diperbolehkan sesuai aturan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD.

"Dalam PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo waktu itu, disebutkan pimpinan DPRD berhak mendapatkan rumah jabatan dan kendaraan jabatan. Nah, sekarang Pemko baru bisa memenuhi kebutuhan tersebut," jelasnya.

Ia menegaskan, pengadaan mobil dinas tersebut tidak melanggar hukum maupun kode etik. Terkait imbauan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, tentang efisiensi anggaran, Dikky menyebut hal itu tidak relevan.

"Imbauan efisiensi anggaran itu baru dikeluarkan lewat PP Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025, sedangkan pengadaan mobil dinas ini sudah diusulkan dan disetujui jauh sebelumnya," ungkapnya.

Dikky berharap, semua pihak menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak menggiring opini seolah pimpinan DPRD Pekanbaru tidak memiliki empati di tengah kondisi keuangan saat ini.

"Tidak ada aturan yang dilanggar di sini. Semuanya sudah sesuai prosedur. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas," tutupnya. ***