PEKANBARU – RECOFTC Indonesia bekerja sama dengan Universitas Riau menginisiasi program pengembangan data visual terbuka, akurat, dan mudah diakses terkait perubahan tutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi.

Program ini berlangsung sejak 16 Januari hingga 30 Juni 2025 dan ditutup dengan diskusi publik bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan melalui Ketersediaan Data dan Informasi Peta” yang digelar di Ruang Wareh Kopi Kota Pekanbaru, Selasa (29/7/2025).

Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Dr. Pernando Sinabutar, S.Hut, M.Si (Kepala BPKH Wilayah XIX), Dr. Nurul Qomar, S.Hut, M.P (Ketua Jurusan Kehutanan Universitas Riau), Ade Masya Reza (Dinas PUPR Pekanbaru), serta Wafiq (RECOFTC Indonesia). Turut hadir pula Melki Rumania dari organisasi sosial Hutan Riau, yang membagikan pengalamannya dalam pendampingan masyarakat hutan.

Acara dibuka oleh Direktur RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan pengetahuan dan penggunaan teknologi untuk mendukung pemetaan yang akurat.

“RECOFTC mendukung investasi pada pelatihan dan pengembangan data visual. Ini langkah awal untuk membuka peluang bagi generasi muda mengoptimalkan teknologi demi keakuratan peta tutupan hutan dan lahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peta sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan One Map Policy.

Melki Rumania menambahkan bahwa peta bukan sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan alat perjuangan hidup. Ia berbagi pengalamannya dalam participatory land use planning, termasuk tantangan yang dihadapi seperti ketidakakuratan peta lama, rendahnya kapasitas masyarakat, dan minimnya dukungan kebijakan terhadap peta partisipatif.

Dari sisi kebijakan tata ruang, Ade Masya Reza memaparkan tiga inovasi dari Dinas PUPR Pekanbaru untuk mendukung keterbukaan informasi spasial:

1. WebGIS (gistaru.atrbpn.go.id/rtronline) yang menyajikan informasi lengkap rencana tata ruang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota;

2. RDTR Interaktif, aplikasi dengan fitur simulasi KDB dan KLB untuk mendukung pemanfaatan ruang yang efisien;

3. Aplikasi Panglima PUPR Riau, untuk memudahkan akses publik terhadap RTRW, KKPR, dan informasi perizinan lainnya.

Sejalan dengan itu, Dr. Pernando Sinabutar dari BPKH Wilayah XIX menyampaikan bahwa lembaganya juga mendorong keterbukaan data melalui platform SIGAP (Sistem Informasi Geospasial Aset Pemantapan Kawasan Hutan), yang dapat diakses publik melalui permohonan resmi. Ia menjelaskan pentingnya pemantapan kawasan hutan yang didasarkan pada data tutupan lahan yang akurat, kepastian hukum, dan keberadaan pengelola.

Diskusi ditutup dengan paparan dari Dr. Nurul Qomar, S.Hut, M.P yang menyampaikan dukungan terhadap program Advancing Oil Palm Mapping in Indonesia with Social Forestry and Machine Learning. Ia menilai bahwa kolaborasi ini menyediakan tidak hanya data, tetapi juga metodologi yang bisa dijadikan acuan pemetaan tutupan lahan. Ia menekankan keterlibatan mahasiswa melalui program MBKM sebagai bagian dari solusi keberlanjutan lingkungan.

Arya, dosen Universitas Riau sekaligus moderator, menyimpulkan bahwa diskusi ini membuka wawasan bahwa tata kelola hutan bukan hanya soal batas dan peta, tapi juga tentang keadilan, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan. “Machine learning, kebijakan satu peta, suara masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menyelesaikan persoalan kehutanan kita,” tutupnya. ***