PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Dr H Mahyudin, memastikan saat ini persiapan keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) asal Riau tidak mengalami kendala berarti.

Hal tersebut dia sampaikan saat dikunjungi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI asal Riau, Dr Achmad, Jumat (27/5/2022) di Aula Pertemuan Kanwil Kemenag Riau.

"Alhamdulillah hari ini kita didatangi, walaupun tidak bersama rombongan. Kehadiran Pak Achmad sangat kami harapkan, supaya apa yang menjadi kendala di Riau bisa disampaikan ke Menteri Agama," ujar Mahyudin.

Penyelenggaraan ibadah haji ini, jelas Mahyudin, sebenarnya melibatkan banyak pihak, dan di Kemenag sendiri jika dihitung secara persentase, hanya sekitar 30 persen saja.

Baca juga:  Jelang Keberangkatan Haji, DPR RI Temukan Sejumlah Persoalan, Mulai dari Batasan Usia Hingga Talangan Haji

Untuk persiapan dokumen calon jemaah haji yang menurutnya sangat urgent, sejauh ini sudah mencapai 95 persen, dimana kelengkapan seperti foto jemaah, paspor, sertifikat vaksin, dan dokumen lainnya dari 2.304 jemaah sudah dilengkapi.

"Paspor ini kan ada yang kita serahkan sejak tahun 2020, jadi paling hanya perpanjangan saja. Saat ini kita masih menunggu proses pembuatan visa saja," tuturnya.

Dari 2.304 calon jemaah ini, lanjutnya, 40 diantaranya tidak melunasi pembayaran sehingga keberangkatan dialihkan kepada calon jemaah cadangan yang berjumlah 461 orang, dan akan diambil dari urutan 1-40 terlebih dahulu.

Adapun jemaah embarkasi haji antara asal Riau akan berangkat dalam beberapa kloter, kloter pertama akan berangkat pada 18 Juli 2022 mendatang dan bergabung dengan jemaah lain.

Barulah lima kloter selanjutnya berisi full jemaah asal Riau, dan kloter terakhir akan bergabung dengan jemaah dari provinsi lain.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI asal Riau, Achmad, mengatakan kehadiran dia ke Riau adalah ingin melihat kesiapan Riau dalam keberangkatan jemaah haji, termasuk persoalan administrasi.

"Pada prinsipnya, Riau tidak ada kendala berarti, masalah administrasi, kesehatan, persiapan rekomendasi, kelihatannya sudah clear. Malah yang kita khawatirkan, jika ada yang jemaah yang positif saat akan berangkat," kata Politisi Demokrat ini.

Hal ini tentunya harus diperhatikan, karena dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, kemungkinan buruk harus dikaji, sehingga ketika ada hal yang tak diinginkan terjadi, stakeholder terkait tak kewalahan.

"Yang krusial itu masalah Covid-19 ini, karena yang kita tahu ibadah haji agak beda dibanding tahun lalu, karena psikologis jemaah masih dibayangi covid. Makanya, jangan sampai pelayanan kacau, nanti menurun imun jemaah kita," tutupnya. ***