JAKARTA – Penyegelan sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuai polemik besar. Alih-alih melestarikan lingkungan, kebijakan itu justru berimbas pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melibatkan ribuan warga.

Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mencatat sedikitnya 2.300 pekerja kehilangan pekerjaan sejak penyegelan dilakukan. Banyak keluarga kini harus menanggung beban ekonomi lebih berat di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menilai langkah Menteri Hanif tidak melalui kajian mendalam. “Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian, dan sewenang-wenang,” tegasnya, Sabtu (4/10/2025).

Menurut Mulyadi, Puncak berbeda dengan daerah tambang. Sebagian besar warga Bogor Selatan menggantungkan hidup pada sektor wisata berbasis alam. “Jangan membunuh mata pencaharian mereka. Puncak adalah rumah ribuan pekerja sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia menambahkan, pariwisata bukan hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penopang ekonomi daerah melalui UMKM, pertanian, hingga kuliner. “Ada efek domino dari kegiatan pariwisata. Jadi keputusan ini harus mempertimbangkan hajat hidup orang banyak,” sambungnya.

Kebijakan penyegelan ini memperlihatkan dilema klasik: menjaga kelestarian alam atau melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Namun bagi ribuan pekerja yang kini kehilangan penghasilan, persoalan lingkungan terasa jauh, sementara dapur mereka harus tetap mengepul setiap hari. ***