PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2014 yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Riau sebaiknya menunggu pelantikan Gubernur Riau (Gubri) definitif.

''Hal ini mengingat pada tahun 2014 ini, Riau akan memiliki Gubernur definitif hasil pilihan rakyat sehingga visi misi termasuk komitmen politik menyangkut kebijakan pembangunan yang telah mereka sampaikan pada saat kampanye maupun sosialisasi pemilukada lalu bisa terealisasi karena kebijakan tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat sehingga rakyat mau memilihnya,'' kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Dr. Ahmad Tarmizi Yusra, MA, kepada wartawan, di Pekanbaru, Jumat (6/12/2013).

Menurut Ahmad Tarmizi yang juga dosen Pasca Administrasi Publik UIR iniakan sangat mempengaruhi kepercayaan atas kepemimpinan seorang gubernur (desentralisasi politik) sehingga hal ini akan mempersulit posisi seorang gubernur bilamana kebijakan anggaran (APBD) tidak sejalan dengan apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat banyak. Dia mengatakan gubernur sebagai pimpinan eksekutif atau administrator jangan merasa berat menjalankan kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi yang dipersiapkannya pada saat kampanye.

''Jadi, janji-janji yang sudah disampaikan pada kampanye jangan memberikan efek buruk terhadap gubernur sebagai administrator karena janji berisikan program-program sesuai dengan realitas di lapangan berdasarkan observasi, pengalaman, yang dihimpun dari masyarakat termasuk mensinkronkan program Pemerintah Pusat yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Yang paling bahayanya lagi kebijakan RAPBD yang dibuat secara tergesa-gesa dinilai sangat tidak relevan dengan visi dan komitmen gubernur hari ini,'' kata Ahmad Tarmizi.

Ahmad Tarmizi menambahkan gubernur terpilih memiliki kapasitas sebagai seorang pimpinan politik yang akan mentransformasi kehendak publik di daerahnya maka relasi baik (relatioship) antara rakyat (konstituen) di daerah ini perlu dijadikan pertimbangan oleh DPRD Riau yang akan memproses RAPBD nanti.

''Maka dari itu, diharapkan kearifan teman-teman anggota legislatif di DPRD Riau untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan ini yang semestinya memang sudah menjadi pertimbangan ahli politik dalam kapasitas representasi rakyat. (rls)