PEKANBARU - Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur mengikuti secara virtual kick-off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 bersama jajaran dinas terkait di Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/6/2026). Rapat strategis ini secara khusus membahas langkah transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital (Pemdi) demi menciptakan tata kelola birokrasi dan layanan publik yang jauh lebih efisien.

Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo memaparkan bahwa perubahan sistem ini bukan sekadar upaya polesan agar pemerintah terlihat modern. Kebijakan tersebut murni dihadirkan sebagai kerangka transformasi yang memanfaatkan basis data dan teknologi mutakhir demi meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mewujudkan visi pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak bisa hanya dititikberatkan pada instansi atau unit yang menangani bidang informasi dan teknologi saja. Seluruh pihak yang berkepentingan wajib turun tangan dan saling bersinergi mensukseskan langkah transformasi tersebut.

"Bukan hanya unit yang mengelola TIK saja. Tapi juga pengguna layanan, unit pemilik layanan, dan lainnya," urainya.

Penerapan Pemdi yang terukur dan terarah diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga efisiensi penyerapan anggaran negara, hingga mempercepat perputaran roda ekonomi daerah. Dari seluruh rangkaian proses tersebut, capaian terpenting yang dibidik pemerintah adalah tumbuhnya kepercayaan serta kepuasan publik karena kemudahan akses layanan.

Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Agi Agung Galuh Purwa menambahkan bahwa transisi menuju Pemdi berjalan seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang tengah gencar dilakukan. Konsep ini dinilai sangat selaras dengan program Asta Cita yang memprioritaskan penguatan layanan masyarakat berbasis inovasi teknologi.

Indikator keberhasilan dari sebuah layanan digital pemerintah dapat dilihat langsung dari sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai mitra aktif, mulai dari tahap desain awal hingga penerapan layanan di lapangan. Pemerintah kini bergeser dari sekadar mengejar kecanggihan sistem teknologi menjadi lebih mengedepankan kemudahan penggunaan serta ketersediaan akses bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Pemdi lebih berfokus kepada kebutuhan masyarakat. Kita harapkan masyarakat lebih aktif sebagai partisipan dalam layanan digital pemerintah," paparnya. ***